PASAMAN BARAT, Mikanews.id – Notaris dan BRI Simpang Empat resmi dilaporkan ke Kepolisian Resor (Polres) Pasaman Barat pada Rabu, 11 November 2026, Dugaan Pemalsuan Akta Otentik dengan nomor laporan STTLP/B/308/XI/2026/SPKT/POLRES PASAMAN BARAT/POLDA SUMATERA BARAT.
Laporan tersebut berkaitan dengan peristiwa yang diduga terjadi pada Kamis, 4 Februari 2021, di Simpang Empat, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Laporan polisi tersebut diajukan oleh Ernita, warga Komplek Unand, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang.
Dalam proses pelaporan, Ernita didampingi kuasa hukumnya Mustakim dari Lau Firm Mustakim, S.H, M.H, CLA, CPRM, CPMS & PARTNERS, yang beralamat di Jalan M. Natsir, Simpang Empat, Kabupaten Pasaman Barat.
Pihak yang dilaporkan yakni :
1. Evi Puspita Hati, S.H. dan
2. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang Simpang Empat, Kabupaten Pasaman Barat.
Berdasarkan kronologi yang disampaikan pihak pelapor, persoalan ini bermula sekitar tahun 2021 ketika seorang debitur bernama Aulia Fernanda (anak dari Ernita) mengajukan permohonan kredit kepada pihak BRI Cabang Simpang Empat untuk pembelian lahan perkebunan kelapa sawit seluas kurang lebih 40 hektare di kawasan Air Meruap, Nagari Kinali, Kabupaten Pasaman Barat.
Sebagai agunan utama, debitur menyerahkan 20 sertifikat Hak Milik (SHM) perkebunan kelapa sawit atas nama dirinya sendiri.
Namun, menurut keterangan dalam kronologi laporan, pihak bank juga meminta sertifikat tambahan dengan alasan sebagai kelengkapan administrasi dan persyaratan internal bank, mengingat debitur belum menikah.
Atas permintaan tersebut, kemudian pelapor menyerahkan SHM Nomor 2480 yang berlokasi di Banda Buek, Kota Padang kepada terlapor II dan akan dikembalikan kepada pelapor dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
Setelah 6 (enam ) bulan berlalu Ernita beberapa kali coba mendatangi kantor BRI Simpang Empat untuk bertanya dan meminta SHM miliknya namun usaha tersebut hanya sampai di security tukasnya.
Persoalan ini mulai dipertanyakan ketika menurut pihak pelapor, penyerahan SHM Nomor 2480 tersebut tidak pernah disertai surat kuasa, Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), maupun persetujuan tertulis dari pihak yang berkepentingan.
Lebih lanjut, pihak pelapor menduga tanpa sepengetahuan dan persetujuannya, telah diterbitkan APHT Nomor 28/2021 serta Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00640/2021 atas SHM Nomor 2480.
Penerbitan dokumen tersebut diduga menggunakan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 18 tertanggal 4 Februari 2021.
Yang menjadi persoalan serius adalah adanya dugaan tanda tangan palsu pada SKMHT tersebut. Pihak pelapor mempertanyakan keabsahan dokumen dan proses pembebanannya karena merasa tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan persetujuan tersebut sehingga Ernita kehilangan tempat tinggal yang mana rumah beliau telah di lelang oleh pihak bank.
Dugaan inilah yang kemudian dibawa ke ranah hukum melalui laporan polisi di Polres Pasaman Barat.
Kuasa Hukum Ernita Mustakim, S. H, M. H, CLA, CPRM, CPM menyampaikan ” Seluruh proses kita serahkan sepenuhnya kepada Polres Pasaman Barat, kami yakin dan percaya polres pasaman barat profesional, transparan dan netral dalam menangani perkara serta mengimbau kepada seluruh masyarakat agar berhati – hati dalam segala proses administrasi supaya tidak bernasib sama dengan klien saya” ungkapnya
Dalam upaya menjalankan prinsip keberimbangan pemberitaan, penulis mendatangi kantor BRI Cabang Simpang Empat pada tanggal 12/11/2026 sekitar pukul 11.30 WIB untuk meminta klarifikasi terkait persoalan tersebut.
Namun, melalui staf yang berada di kantor, penulis mendapatkan informasi bahwa pihak yang hendak dikonfirmasi sedang mengikuti rapat dan baru dapat ditemui setelah jam istirahat.
Penulis kemudian meninggalkan nomor telepon dan meminta agar dihubungi apabila pihak terkait sudah bersedia memberikan keterangan.
Penulis juga menyampaikan kepada staf bahwa apabila tidak ada komunikasi atau tindak lanjut dari pihak bank, hal tersebut akan menjadi catatan dalam proses konfirmasi pemberitaan.
Hingga berita ini disusun, penulis belum memperoleh keterangan langsung dari pihak BRI Cabang Simpang Empat terkait substansi laporan tersebut.
Berbeda dengan upaya konfirmasi kepada pihak bank, penulis berhasil menghubungi Notaris Evi Puspita Hati, S.H., melalui sambungan telepon sekitar pukul 12.00 WIB pada 12 November 2026.
Karena saat itu sedang berada di luar kota, yang bersangkutan merespons dengan baik dan menyatakan bersedia memberikan klarifikasi secara langsung pada 13 November 2026 Bakda Asar.
Pada Jumat, 13 November 2026, penulis mendatangi kantor yang bersangkutan dan disambut langsung oleh Notaris Evi Puspita Hati, S.H., bersama suaminya, Chaidir T. Karim, S.H., M.Kn.
Dalam pertemuan tersebut, Notaris Evi memberikan penjelasan sekaligus membantah tudingan yang mengarah kepada dirinya.
“Yang membuat APHT adalah PPAT kota Padang karena SHM yang menjadi agunan pelapor terletak di Kota Padang.
Kewenangan saya selaku Notaris yang berkedudukan di Pasaman Barat adalah membuat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dan itu langsung ditanda tangani oleh saudara Ernita selaku pemilik Agunan yang di Padang. Pembuatan akta SKMHT tersebut sudah sesuai dengan aturan, saya bacakan aktanya, saya tanyakan apakah ada yang perlu ditanyakan, karena tidak ada lagi yang ditanyakan maka Ernita dan suaminya selaku pihak yang menyetujui tindakan hukum tersebut, keduanya menandatangani akta SKMHT tersebut dihadapan pihak BRI dan para saksi ” ungkap beliau
Lebih lanjut, Evi menyatakan siap menghadapi seluruh dugaan yang diarahkan kepadanya.
Ia juga menyampaikan akan membuktikan melalui Minuta Akta SKMHT dihadapan penyidik dan di pengadilan apabila hal tersebut diperlukan bahwa Ernita dan suaminya ada menandatangani akta SKMHT dihadapan saya, Notaris dan disaksikan para saksi.
“Saya akan menghadapi semua dugaan yang mengarah kepada saya. Saya akan membuktikan kalau tuduhan dan laporan mereka adalah tidak benar dengan Minuta Akta yang benar mereka tanda tangani di penyidik dan di pengadilan nanti kalau itu diperlukan,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut menjadi bagian penting dalam pemberitaan ini karena pihak Notaris secara terbuka telah memberikan klarifikasi dan membantah tuduhan terkait pembuatan APHT, karena yang dibuat Notaris Evi adalah SKMHT, bukan APHT.
(Edi Tanjoeng)





