BerandaNASIONALDua Kali Blunder, Rekanan Proyek Jalan Limapuluh Kota Kembali Disorot Masyarakat

Dua Kali Blunder, Rekanan Proyek Jalan Limapuluh Kota Kembali Disorot Masyarakat

LIMAPULUH KOTA — mikanews.id, Janji rekonstruksi jalan di Ruas Simpang Pulutan–Padang Barangan (R‑161), Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, berbalik menjadi pertanyaan besar di mata masyarakat. Di tengah semangat pengerjaan hotmix, setidaknya sembilan titik lubang kategori sedang di ruas yang sama dibiarkan tidak ikut ditambal, Senin (16/11/2026).

Masyarakat pun bertanya, apakah ini benar‑benar rekonstruksi, atau justru ada kelemahan fatal sejak tahap perencanaan.

Proyek ini masuk dalam satu paket Penyelenggaraan Jalan Kabupaten Limapuluh Kota, tercatat di LPSE Kabupaten Limapuluh Kota, SIRUP INAPROC 2026, dengan nomor kontrak 07/Kontrak/SP‑BM/RJ‑TKD/PUPR‑LK/IX/2026. Paket senilai Rp5.186.684.560,00 ditandatangani 2 September 2026 dengan masa pelaksanaan 90 hari kalender, dan dibiayai dari APBD TKD Kabupaten Limapuluh Kota TA 2026.

Pelaksana pekerjaan adalah CV. Alfazza Hanania Jaya, sedangkan pengawas ditunjuk CV. Najfas Consultant.

Yang makin menggelisahkan masyarakat, aksi pengaspalan di ruas Simpang Pulutan–Padang Barangan ini terekspos dilakukan saat hujan dan pada malam hari, Minggu (15/11/2026). Keesokan harinya, alat berat dan truk pengangkut material sudah ditarik keluar lokasi, sementara lubang‑lubang lama tetap terbuka.

Am Podiah, pengguna jalan yang merekam kejadian dalam video berdurasi 120 detik, menyuarakan kekecewaannya.

“Katanya rekonstruksi, tapi lubangnya tidak ikut ditambal. Apa jangan‑jangan dari awal perencanaan sudah ada yang tidak beres?” tanya Am Podiah.

Masyarakat menegaskan, pembangunan jalan ini dibayar dari uang pajak rakyat. Maka kualitas dan kuantitas pekerjaan adalah hak warga. Pekerjaan yang terkesan asal jadi, tidak menyentuh semua titik kerusakan, sekaligus melanggar aturan cuaca, dinilai sangat merugikan masyarakat.

“Rekanan harus diberi sanksi, dan pekerjaan pengaspalan diulang sesuai spesifikasi teknis Dirjen Bina Marga,” tegas warga.

Aturan larangan menghamparkan aspal panas saat hujan sudah tertulis jelas. Dalam Spesifikasi Umum 2025, yang merujuk pada edisi sebelumnya, diatur bahwa campuran beraspal panas hanya boleh dihamparkan di permukaan jalan yang kering dan dengan prediksi tidak akan turun hujan.

Di Divisi 6 Perkerasan Aspal, khususnya Seksi 6.3, klausul Kondisi Cuaca yang Diizinkan untuk Bekerja, larangan ini menjadi syarat mutlak.

Kejadian ini bukan yang pertama. Hanya beberapa hari sebelumnya, pada 10 November 2026, rekanan yang sama, CV. Alfazza Hanania Jaya, juga tertangkap warga mengaspal di tengah hujan dan malam hari di ruas Jalan Jorong Air Randah–Koto Malintang, Kecamatan Lareh Sago Halaban.

Dua kejadian serupa dengan rekanan yang sama menimbulkan kesan blunder berulang. Masyarakat pun mempertanyakan di mana fungsi pengawas lapangan, di mana teguran dari Dinas PUPR, dan di mana sikap tegas Pejabat Pembuat Komitmen.

Namun hingga berita ini ditulis, tanggapan tidak kunjung datang. Pelaksana lapangan CV. Alfazza berinisial Ipul yang dihubungi tidak bersedia berkomentar. Kepala Dinas PUPR Limapuluh Kota sekaligus PPK, Orlanda, juga bungkam ketika dimintai konfirmasi.

Masyarakat menuntut agar Dinas PUPR tidak hanya diam, tetapi membuktikan bahwa uang rakyat dikerjakan dengan kualitas, kuantitas, dan kejujuran.

(Tim)

Google News

Related News

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini