BANTEN | mikanews – Rencana pemindahan sebagian badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, memunculkan pertanyaan baru mengenai konsistensi kebijakan pemerintah dalam melindungi kawasan konservasi.
Pasalnya, ketika ancaman bencana dijadikan alasan untuk memindahkan satwa langka tersebut, perairan di sekitar habitatnya justru tercantum dalam peta Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) mineral logam.
Persoalan ini disoroti anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A. Senator yang akrab disapa Gus Hilmy itu meminta pemerintah menjelaskan arah kebijakan perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon secara terbuka dan menyeluruh.
Menurutnya, terdapat persoalan mendasar yang harus dijawab pemerintah. Jika keselamatan badak Jawa menjadi alasan pemindahan, mengapa kawasan perairan yang menjadi bagian dari ekosistem Ujung Kulon justru masuk dalam wilayah usaha pertambangan?
“Ini kebijakan yang harus dijelaskan. Pemerintah menyatakan Ujung Kulon menghadapi ancaman tsunami sehingga sebagian badaknya perlu dipindahkan. Tetapi, mengapa perairan di sekitar habitatnya justru masuk wilayah usaha pertambangan? Apa sebenarnya arah kebijakan pemerintah terhadap Ujung Kulon?” ujar Gus Hilmy melalui keterangan tertulis kepada media, Selasa (17/11/2026).
Persoalan tersebut berkaitan dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten yang ditetapkan pada 12 Februari 2026. Dalam keputusan tersebut, perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon tercantum dalam peta Wilayah Usaha Pertambangan mineral logam.
Gus Hilmy menegaskan, penetapan WUP memang tidak secara otomatis memberikan izin kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan penambangan. Namun, menurutnya, pemerintah tetap berkewajiban menjelaskan lokasi, dasar penetapan, serta potensi dampaknya terhadap kawasan konservasi.
“Jangan berlindung di balik penjelasan bahwa WUP belum merupakan izin tambang. Justru sejak penetapan wilayahnya, pemerintah harus memastikan tidak ada tumpang tindih dengan kawasan konservasi. Jangan menunggu tambang beroperasi dan lingkungan rusak, baru pemerintah sibuk menjelaskan,” tegasnya.
Anggota Komite II DPD RI yang membidangi antara lain energi dan sumber daya mineral, kehutanan, serta lingkungan hidup tersebut meminta Kementerian ESDM membuka koordinat wilayah pertambangan secara transparan.
Koordinat itu, menurutnya, harus dicocokkan dengan peta batas dan zonasi Taman Nasional Ujung Kulon. Langkah tersebut penting untuk memastikan apakah wilayah yang ditetapkan sebagai WUP bersinggungan dengan kawasan konservasi darat maupun laut.
Taman Nasional Ujung Kulon memiliki luas 105.694,46 hektare. Kawasan tersebut terdiri atas 61.357,46 hektare daratan dan 44.337 hektare perairan. Wilayah daratannya mencakup Semenanjung Ujung Kulon, Gunung Honje, Pulau Panaitan, Pulau Peucang, dan Kepulauan Handeuleum.
Gus Hilmy juga mengingatkan pemerintah terhadap ketentuan Pasal 113 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021. Ketentuan tersebut mengatur bahwa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di kawasan konservasi laut tidak diberikan untuk kegiatan pertambangan terbuka, baik di dalam maupun di luar zona inti.
Selain itu, Pasal 33 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, juga mengatur larangan kegiatan yang mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan pelestarian alam, termasuk penurunan fungsi kawasan dan perubahan bentang alam.
“Kalau wilayah WUP tersebut bersinggungan dengan kawasan konservasi laut, bagaimana pemerintah menjamin tidak ada pelanggaran? Kita harus memeriksa peta koordinatnya. Jangan sampai penetapan wilayah pertambangan bertentangan dengan aturan perlindungan kawasan konservasi,” ujarnya.
Ia menegaskan, Ujung Kulon tidak boleh dipandang hanya sebagai tempat hidup badak Jawa. Kawasan tersebut merupakan satu kesatuan ekosistem darat dan laut yang keberlangsungannya saling berkaitan.
“Kalau badaknya diselamatkan tetapi ekosistemnya dibuka untuk kepentingan eksploitasi, apa arti kebijakan konservasi itu?” kata Gus Hilmy.
Di tengah persoalan tersebut, Gus Hilmy turut mempertanyakan urgensi rencana pemindahan sebagian badak Jawa yang sebelumnya disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam forum COP31 di Antalya, Turki.
Berdasarkan data Kementerian Kehutanan per September 2025, populasi badak Jawa diperkirakan berkisar 87 hingga 100 individu. Seluruh populasi tersebut saat ini berada di Taman Nasional Ujung Kulon.
Gus Hilmy menilai pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka dasar pertimbangan pemindahan satwa langka tersebut. Ia meminta agar perlindungan habitat, mitigasi bencana, dan pengamanan kawasan dievaluasi terlebih dahulu sebelum pemindahan dijadikan pilihan kebijakan.
“Kalau memang badak Jawa habitatnya di Ujung Kulon, pemerintah harus menjelaskan secara terbuka apa urgensi pemindahannya. Apakah perlindungan habitat, mitigasi bencana, dan pengamanan kawasan sudah dilakukan secara maksimal? Jangan sampai pemindahan menjadi jawaban sebelum seluruh alternatif diperiksa,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan penggunaan ancaman tsunami sebagai alasan pemindahan badak Jawa. Menurutnya, kemampuan satwa dalam menghadapi kondisi alam perlu menjadi bagian dari pertimbangan ilmiah sebelum pemerintah mengambil keputusan.
Selain persoalan pemindahan badak, Gus Hilmy meminta pemerintah membuka informasi mengenai investor dan lembaga donor internasional yang terlibat dalam pembiayaan pengembangan habitat kedua bagi badak Jawa.
Ia menilai transparansi diperlukan untuk mengetahui sumber pendanaan, nilai investasi, bentuk kerja sama, serta kemungkinan adanya kepentingan ekonomi lain dalam proyek tersebut.
“Siapa investornya? Berapa nilai pendanaannya? Apa bentuk kerja samanya? Apakah ada kepentingan ekonomi lain di balik proyek konservasi ini? Semua harus dibuka. Konservasi tidak boleh menjadi pintu masuk bagi kepentingan bisnis yang tidak transparan,” ujarnya.
Gus Hilmy juga mengingatkan pemerintah agar memperhatikan persoalan kerusakan lingkungan pascapenambangan. Ia mencontohkan sejumlah wilayah yang memiliki riwayat aktivitas pertambangan, seperti bekas tambang batu bara di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, tambang timah di Kepulauan Bangka Belitung, tambang nikel di Sulawesi Tenggara, serta tambang emas di Sulawesi Utara.
Menurutnya, persoalan pemulihan lingkungan setelah kegiatan pertambangan harus menjadi perhatian serius. Kerusakan yang tidak direstorasi berpotensi menimbulkan dampak berkepanjangan bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.
Sorotan berikutnya diarahkan pada riwayat pertambangan emas Cibaliung di Kabupaten Pandeglang, Banten, yang pernah dikelola PT Cibaliung Sumberdaya, anak usaha PT Antam.
Gus Hilmy meminta status perizinan dan perkembangan kepentingan pertambangan di sekitar Ujung Kulon diperiksa secara terbuka. Menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan penjelasan mengenai hubungan antara kebijakan konservasi, penetapan wilayah pertambangan, dan aktivitas pertambangan yang pernah berlangsung di kawasan tersebut.
Ia menegaskan bahwa dirinya tidak sedang menuduh rencana pemindahan badak Jawa memiliki hubungan langsung dengan kepentingan pertambangan. Namun, munculnya berbagai kebijakan tersebut di kawasan yang sama dinilai harus dijawab pemerintah agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
“Kita tidak sedang menuduh pemindahan badak berkaitan langsung dengan kepentingan tambang. Tetapi, ketika ada wacana pemindahan satwa, penetapan WUP, dan riwayat pertambangan emas di sekitar kawasan yang sama, pemerintah wajib memberikan penjelasan. Jangan biarkan publik menebak-nebak,” tegasnya.
Gus Hilmy meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada pemindahan satwa, tetapi juga memastikan perlindungan seluruh ekosistem Ujung Kulon, termasuk kawasan perairan yang menjadi bagian penting dari kelestarian lingkungan.
“Pertanyaan saya sederhana, Ujung Kulon ini mau diselamatkan atau sedang disiapkan untuk kepentingan lain? Jangan sampai badaknya dipindahkan atas nama keselamatan, sementara perairan di sekitar habitatnya disiapkan untuk kepentingan pertambangan. Negara harus konsisten. Kalau Ujung Kulon memang hendak diselamatkan, lindungi seluruh ekosistemnya,” pungkas Gus Hilmy. (Red)





