BerandaNASIONALDPD RI Bukan Kendaraan Politik, Sultan Najamudin Tegaskan Senator Tak Punya Kewenangan...

DPD RI Bukan Kendaraan Politik, Sultan Najamudin Tegaskan Senator Tak Punya Kewenangan Usung Cawapres

JAKARTA | mikanews – Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Sultan Baktiar Najamudin, menegaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya bukan kendaraan politik untuk mengusung calon presiden maupun calon wakil presiden.

Meski memiliki 152 anggota dari seluruh provinsi di Indonesia, DPD RI tetap harus menjalankan fungsi dan kewenangannya sesuai konstitusi.

Penegasan tersebut disampaikan Sultan menyusul munculnya dukungan sejumlah anggota DPD RI kepada Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, untuk menjadi calon wakil presiden.

Sultan menjelaskan, dukungan tersebut merupakan inisiatif pribadi sejumlah senator. Sikap itu tidak mewakili keputusan resmi ataupun posisi kelembagaan DPD RI.

Menurutnya, dukungan tersebut muncul karena hubungan komunikasi dan persahabatan yang telah terjalin antara sejumlah anggota DPD RI dengan Sufmi Dasco Ahmad di lingkungan parlemen.

Kedekatan tersebut juga berkaitan dengan penilaian sejumlah senator terhadap perhatian Dasco terhadap kepentingan dan aspirasi daerah.

“Teman-teman kenal baik, kemudian bersahabat dengan Pak Dasco. Pak Dasco juga sangat pro daerah. Jadi teman-teman dengan inisiatif memberikan semacam support atau dukungan. Kalau hal itu mungkin tidak harus dilarang juga,” kata Sultan kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).

Meski tidak mempersoalkan dukungan personal tersebut, Sultan mengingatkan agar tidak ada pihak yang menganggapnya sebagai keputusan resmi DPD RI.

Ia menegaskan, kedudukan DPD RI secara konstitusional berbeda dengan partai politik. DPD RI merupakan lembaga perwakilan daerah yang memiliki mandat memperjuangkan kepentingan masyarakat dan wilayah di seluruh Indonesia.

Karena bukan partai politik, DPD RI tidak memiliki kewenangan untuk mengusung atau mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden.

“Posisi konstitusi kita mengatakan bahwa DPD itu bukan partai politik, DPD itu wakil daerah. Jadi karena DPD bukan partai politik, DPD tidak bisa mengusung atau mencalonkan,” ujar Sultan.

Pernyataan tersebut sekaligus memperjelas batas antara kebebasan politik anggota DPD RI sebagai individu dan sikap resmi lembaga. Seorang senator dapat menyampaikan dukungan secara pribadi, tetapi dukungan tersebut tidak otomatis menjadi keputusan institusi.

Dengan 152 anggota yang berasal dari seluruh provinsi, DPD RI memiliki kekuatan representasi daerah yang besar dalam parlemen. Namun, kekuatan tersebut harus digunakan sesuai mandat konstitusional, terutama dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah.

Sultan menegaskan bahwa identitas utama DPD RI adalah sebagai representasi daerah, bukan sebagai kendaraan untuk kepentingan pencalonan politik nasional. Karena itu, setiap sikap politik anggota harus dibedakan secara tegas dari kewenangan dan keputusan kelembagaan. (Red)

Google News

Related News

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini