BerandaNASIONALRUU Pertanahan Jadi Sorotan, DPD RI Desak Regulasi Berkeadilan dan Lindungi Hak...

RUU Pertanahan Jadi Sorotan, DPD RI Desak Regulasi Berkeadilan dan Lindungi Hak Masyarakat Daerah

BANDUNG | mikanews – Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Regulasi ini didorong agar tidak sekadar mengatur penguasaan dan pemanfaatan tanah, tetapi juga mampu menghadirkan kepastian hukum, mengatasi ketimpangan agraria, serta melindungi hak masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat.

Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan Uji Sahih RUU Pertanahan yang diselenggarakan Komite I DPD RI di Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR), Bandung, Senin (16/11). Forum ini menjadi ruang untuk menguji substansi rancangan regulasi sekaligus menghimpun masukan dari kalangan akademisi, pakar, dan pemangku kepentingan pertanahan.

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas, Wakil Ketua Komite I DPD RI Ade Yuliasih, sejumlah anggota Komite I, tim ahli RUU Pertanahan, akademisi, serta perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Barat.

Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas menegaskan, persoalan pertanahan tidak boleh hanya dilihat dari sisi ekonomi dan investasi. Di balik persoalan penguasaan tanah, terdapat persoalan keadilan sosial, perlindungan hak masyarakat, nilai budaya, hingga keberlanjutan kehidupan generasi mendatang.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan sektor pertanahan tidak cukup diukur dari jumlah sertifikat yang diterbitkan atau luasnya peluang investasi. Ukuran terpenting adalah sejauh mana kebijakan pertanahan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menjamin pemerataan akses terhadap tanah.

“Persoalan pertanahan bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga tentang keadilan, budaya, dan warisan bagi generasi mendatang. Keberhasilan pembangunan pertanahan bukan sekadar dilihat dari banyaknya sertifikat yang diterbitkan atau terbukanya ruang investasi, melainkan bagaimana kepemilikan tanah dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat,” ujar GKR Hemas.

Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan hak masyarakat hukum adat yang selama ini menjadi bagian penting dalam persoalan agraria. Menurutnya, RUU Pertanahan harus memberikan perhatian terhadap penyelesaian konflik agraria sekaligus memperkuat peran pemerintah daerah dalam tata kelola pertanahan.

GKR Hemas mengingatkan bahwa Indonesia memiliki karakteristik wilayah dan persoalan pertanahan yang beragam. Karena itu, regulasi yang disusun harus mampu mengakomodasi kebutuhan setiap daerah tanpa mengabaikan keseimbangan pembangunan dan kelestarian ekosistem.

Sementara itu, Wakil Ketua Komite I DPD RI Ade Yuliasih menegaskan bahwa lembaganya berkomitmen mengawal penyusunan RUU Pertanahan hingga dapat diperjuangkan menjadi undang-undang.

Ia mengakui, proses pembentukan regulasi tersebut membutuhkan perjuangan dan pembahasan yang cermat. Terlebih, substansi RUU Pertanahan harus ditempatkan secara tepat agar tidak tumpang tindih dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

“DPD RI serius mengawal RUU Pertanahan ini. Namun, proses untuk mendorongnya menjadi undang-undang tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Undang-Undang Pokok Agraria memiliki cakupan yang lebih luas, sementara RUU Pertanahan mengatur aspek yang lebih spesifik,” kata Ade Yuliasih.

Dalam pemaparan materi, tim ahli RUU Pertanahan, Prof. Aartje Tehupeiory, menjelaskan bahwa rancangan regulasi tersebut telah dikaji melalui tiga pendekatan, yakni filosofis, yuridis, dan sosiologis.

Kajian tersebut mengarah pada tiga pokok utama pengaturan, yaitu penyelenggaraan pertanahan secara terpadu, perwujudan keadilan agraria, dan pemberian kepastian hukum.

Sejumlah persoalan mendasar menjadi perhatian dalam penyusunan rancangan undang-undang ini. Di antaranya konflik agraria, tumpang tindih perizinan, ketimpangan kepemilikan tanah, serta persoalan pengakuan dan pengelolaan tanah ulayat.

Berbagai persoalan tersebut dinilai membutuhkan kerangka regulasi yang komprehensif agar penyelenggaraan pertanahan memiliki arah yang jelas dan mampu memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Masukan lainnya disampaikan Dr. Yanly Gandawidjaya yang menyoroti pengaturan hak milik dan hibah. Ia menekankan pentingnya keberpihakan regulasi kepada kelompok masyarakat kecil serta perlunya harmonisasi RUU Pertanahan dengan berbagai peraturan perundang-undangan terkait.

Dari sisi kelembagaan, perwakilan BPN Jawa Barat, Andi, mendorong penguatan sistem pengawasan penguasaan tanah secara nasional dan terintegrasi. Penguatan pengawasan tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung tata kelola pertanahan yang lebih tertib.

Dalam sesi diskusi, kalangan akademisi turut mengingatkan pentingnya komitmen politik dalam pembentukan regulasi. Pembagian kewenangan pertanahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga dinilai harus dirumuskan secara hati-hati agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam pelaksanaannya.

Seluruh masukan tersebut akan menjadi bahan bagi Komite I DPD RI untuk menyempurnakan substansi RUU Pertanahan.

Melalui uji sahih yang melibatkan perguruan tinggi, pakar, dan berbagai pemangku kepentingan, DPD RI mendorong lahirnya regulasi pertanahan yang transparan, akuntabel, berkeadilan, dan berkelanjutan.

DPD RI berharap RUU Pertanahan nantinya tidak hanya memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan tanah, tetapi juga menjadi landasan perlindungan hak masyarakat, memperhatikan kepentingan daerah, serta memastikan tanah sebagai sumber daya strategis dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. (Red)

Google News

Related News

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini