JAKARTA | mikanews – DPD RI menegaskan tidak akan ikut berspekulasi mengenai sosok yang berpotensi mengisi posisi Wakil Presiden. Pimpinan lembaga tersebut menyerahkan sepenuhnya penentuan calon pengganti kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai mekanisme dan ketentuan konstitusi yang berlaku.
Sikap tersebut disampaikan Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai, di tengah munculnya berbagai nama yang diperbincangkan publik terkait posisi Wakil Presiden setelah adanya isu pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.
Sejumlah figur mulai dikaitkan dengan posisi tersebut. Nama-nama yang beredar tidak hanya berasal dari lingkungan Koalisi Indonesia Maju, tetapi juga kalangan profesional hingga tokoh yang selama ini berada di luar pemerintahan.
Menanggapi berbagai spekulasi tersebut, Yorrys menegaskan bahwa DPD RI tidak ingin mendahului proses konstitusional dengan mengusulkan atau mengarahkan nama tertentu.
Menurutnya, konstitusi telah mengatur secara jelas mekanisme pemilihan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan. Karena itu, penentuan calon harus mengikuti kewenangan dan prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
“UUD NRI 1945 telah menyatakan dengan jelas bahwa kewenangan untuk memilih Wakil Presiden ada pada MPR RI, setelah memperoleh dua nama dari Presiden. Oleh sebab itu, saya menyerahkan sepenuhnya nama-nama tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto,” ujar Yorrys.
Ia menilai Presiden Prabowo merupakan pihak yang paling memahami kebutuhan pemerintahan, termasuk sosok yang dinilai tepat untuk mendampinginya dalam menjalankan tugas kenegaraan.
Menurut Yorrys, posisi Wakil Presiden bukan sekadar jabatan politik. Sosok yang menduduki posisi tersebut harus memiliki kapasitas, kemampuan, dan kecocokan dalam mendukung kepemimpinan nasional.
Terlebih, Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan sosial, politik, dan ekonomi. Kondisi tersebut membutuhkan kerja sama yang kuat antara Presiden dan Wakil Presiden agar pemerintahan dapat berjalan secara efektif.
Yorrys menegaskan, figur yang akan mendampingi Prabowo harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan kepemimpinan Presiden. Karena itu, pertimbangan mengenai siapa yang paling tepat tidak seharusnya didasarkan pada spekulasi atau manuver politik berbagai kelompok.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi respons terhadap berbagai manuver politik yang berkembang, termasuk pembicaraan mengenai calon Wakil Presiden di lingkungan internal DPD RI.
Yorrys secara tegas menyatakan bahwa DPD RI sebagai lembaga tidak pernah menginisiasi ataupun membahas secara formal nama-nama kandidat Wakil Presiden.
Ia juga menekankan posisi DPD RI sebagai lembaga negara yang independen. Sikap kelembagaan tersebut harus tetap dijaga dengan tidak mencampuri proses penentuan kandidat di luar kewenangan dan mekanisme yang telah ditetapkan konstitusi.
“Sebagai lembaga yang independen, DPD RI sepenuhnya menyerahkan pilihan calon Wakil Presiden kepada mekanisme dan aturan yang berlaku,” pungkas Yorrys.
Dengan pernyataan tersebut, DPD RI menegaskan bahwa penentuan calon Wakil Presiden bukan ruang untuk membangun spekulasi politik kelembagaan.
Proses tersebut harus berjalan sesuai konstitusi, dengan Presiden Prabowo Subianto mengajukan dua nama untuk selanjutnya dipilih oleh MPR RI sesuai ketentuan yang berlaku. (Red)





