Palembang | Mikanews : Pemprov Sumsel dan Pangkalan TNI Angkatan Udara Sri Mulyono Herlambang akhirnya mencapai titik terang terkait penyelesaian aset lahan, kesepakatan bersama ini ditandatangani langsung oleh Gubernur Sumsel, Dr. H. Herman Deru dan Komandan Lanud (Danlanud) SMH, Kolonel Pnb Zulfikri Arif Purba, S.Sos., MS., di bertempat di Griya Agung, Rabu (13/08/2025).
Penandatanganan kesepakatan ini menjadi langkah konkret dalam mengurai permasalahan administrasi yang telah berlangsung lama, bahkan sejak beberapa periode kepemimpinan Gubernur sebelumnya.
Pada kesempatan ini Gubernur Sumsel H. Herman Deru menyampaikan rasa syukurnya atas tercapainya kesepakatan ini, yang ia sebut sebagai solusi dari satu sumbatan masalah.
“Ini bukan hanya masalah Pemprov, tapi masalah administrasi yang kini mulai terurai. Khususnya dengan TNI Angkatan Udara, akselerasi mengenai sistem administrasi aset ini sudah terpenuhi dalam satu tahapan,” ujarnya.
Ia menegaskan, dengan adanya kepastian hukum atas aset ini, Pemprov memiliki keleluasaan lebih besar untuk melakukan pembangunan, Hal ini diharapkan dapat mempercepat progres pembangunan di Sumsel, terutama dalam sektor pelayanan publik seperti pendidikan, keagamaan, dan fasilitas umum lainnya.
Ia juga memberikan instruksi tegas kepada jajaran Pemprov, khususnya Sekda Sumsel untuk segera menindaklanjuti kesepakatan ini, serta meminta Wakil Gubernur Sumsel untuk terus memantau progres kesepakatan agar dapat menjadi sebuah produk lanjutan yang bermanfaat bagi masyarakat.
Sementara itu, Komandan Lanud Sri Mulyono Herlambang, Kolonel Pnb Zulfikri Arif Purba, mengapresiasi kerja sama baik antara kedua belah pihak.
Menurutnya, Dengan terurainya permasalahan aset ini, kolaborasi antara Pemprov Sumsel dan TNI AU diharapkan semakin erat, membuka jalan bagi berbagai proyek strategis yang selama ini tertunda.
“Kesepakatan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif tidak hanya bagi Pemprov, tetapi juga bagi TNI AU, dalam upaya penataan dan pemanfaatan aset secara optimal,” katanya
Dengan adanya kejelasan status aset-aset ini, diharapkan progres pembangunan dan pelayanan publik dapat ditingkatkan. *mika
(Aul)
Sumber : PemProv Sumsel
