JAKARTA | mikanews — HUT ke-66 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sekaligus Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) 2026 menjadi momentum Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi DKI Jakarta menegaskan komitmen memperkuat transformasi pelayanan pertanahan dan tata ruang.
Peringatan HUT ke-66 UUPA dan HANTARU 2026 digelar pada Kamis, 24 September 2026, di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan.
Upacara tersebut mengusung tema “Transformasi Melayani Lebih Pasti”. Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, Lutfi Zakaria, bertindak sebagai inspektur upacara.
Dalam upacara tersebut, Lutfi membacakan sambutan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid.
Dalam sambutannya, Menteri Nusron menekankan tiga pilar utama dalam transformasi pelayanan pertanahan dan tata ruang.
Pilar pertama adalah digitalisasi yang diarahkan untuk membuat pelayanan lebih mudah. Pilar kedua berupa perubahan organisasi agar pelayanan semakin dekat dengan masyarakat.
Sementara pilar ketiga adalah kepastian hukum yang harus hadir dalam setiap proses administrasi pertanahan dan tata ruang.
Transformasi pelayanan, menurut amanat tersebut, tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan tata kelola, serta penyelenggaraan pelayanan yang transparan dan akuntabel juga menjadi bagian dari transformasi tersebut.
Momentum HANTARU 2026 diharapkan dapat mendorong seluruh jajaran BPN memperkuat komitmen dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
Menteri Nusron juga menekankan bahwa prinsip “melayani lebih pasti” perlu menjadi bagian dari cara kerja sehari-hari jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
Kanwil BPN DKI Jakarta menegaskan semangat tersebut akan terus dijalankan dalam pelayanan pertanahan dan tata ruang di Ibu Kota.
Komitmen itu diarahkan pada pelayanan yang semakin mudah, cepat, transparan, dan memberikan kepastian bagi masyarakat.
Peringatan HUT ke-66 UUPA dan HANTARU 2026 sekaligus menjadi penegasan bahwa transformasi pelayanan tidak hanya berbicara mengenai perubahan sistem, tetapi juga menyangkut kualitas sumber daya manusia dan tata kelola pelayanan. (Red)
Sumber: Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat — Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta
