ACEH BESAR | mikanews – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, memulai kunjungan kerja ke Provinsi Aceh selama dua hari, 7–8 Juli 2026. Kunjungan tersebut difokuskan pada peninjauan pemulihan infrastruktur pascabencana serta penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam mendukung percepatan pembangunan di Tanah Rencong.
Rombongan Mendagri tiba di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, Selasa (7/7/2026), dan disambut secara resmi oleh Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Aceh, Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo, S.I.K., bersama jajaran pejabat pemerintah daerah dan unsur Forkopimda.
Turut hadir dalam penyambutan tersebut Wakil Gubernur Aceh, Sekretaris Daerah Provinsi Aceh, Komandan Satuan Tugas Pangdam Iskandar Muda, Komandan Lanud Sultan Iskandar Muda, Direktur Samapta Polda Aceh, serta Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Aceh.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Aceh, Kombes Pol. Joko Krisdiyanto, S.I.K., mengatakan bahwa penyambutan tersebut merupakan bagian dari rangkaian agenda resmi kunjungan kerja Menteri Dalam Negeri di Provinsi Aceh.
“Kedatangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) beserta rombongan ke Aceh berlangsung pada 7 hingga 8 Juli 2026. Polda Aceh bersama pemerintah daerah dan instansi terkait bersinergi melaksanakan penyambutan serta pengamanan seluruh rangkaian kegiatan agar berjalan aman, tertib, dan lancar,” ujar Joko.
Tinjau Pemulihan Jembatan Enang-Enang di Bener Meriah
Salah satu agenda utama kunjungan Mendagri adalah melakukan peninjauan langsung ke Jembatan Enang-Enang di Kabupaten Bener Meriah. Infrastruktur tersebut menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam program percepatan pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang sebelumnya melanda wilayah tersebut.
Peninjauan dilakukan untuk memastikan proses rehabilitasi dan pembangunan kembali infrastruktur strategis berjalan sesuai rencana, sekaligus menjamin pemanfaatan anggaran pemerintah berlangsung secara efektif, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Keberadaan jembatan tersebut dinilai memiliki peran penting dalam memulihkan konektivitas antarwilayah, memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat, serta mendukung distribusi barang dan jasa di kawasan terdampak.
Perkuat Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah
Selain meninjau proyek pemulihan infrastruktur, kunjungan kerja Mendagri juga menjadi momentum memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Aceh, pemerintah kabupaten/kota, serta unsur Forkopimda.
Penguatan sinergi lintas sektor dinilai menjadi faktor penting dalam mempercepat pelaksanaan program pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Melalui koordinasi yang semakin solid, pemerintah berharap berbagai program pembangunan, termasuk percepatan rehabilitasi infrastruktur pascabencana, dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh.
Kunjungan kerja Menteri Dalam Negeri ini juga mencerminkan komitmen pemerintah pusat untuk terus mendampingi daerah dalam mempercepat pembangunan yang berkelanjutan, memperkuat ketahanan infrastruktur, serta memastikan setiap kebijakan pembangunan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas. (yusuf)
