Pasaman Barat | Mikanews.id — Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (Pemkab) mempercepat perbaikan infrastruktur lahan pertanian yang rusak akibat bencana alam. Fokus utama penanganan saat ini adalah lahan dengan kategori rusak ringan agar produktivitas petani segera pulih.
Pemkab Pasaman Barat melalui Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Afdal, menyampaikan bahwa pekerjaan dilakukan secara swakelola di dua kecamatan, yakni Ranah Batahan dan Talamau.
“Progres pengerjaan hingga kemarin sudah mencapai 26 persen,” ujar Afdal, Kamis (30/4).
Perbaikan lahan pertanian di Kecamatan Ranah Batahan mencakup area seluas 95 hektare yang tersebar di lima kelompok tani. Sementara di Kecamatan Talamau, pengerjaan dilakukan pada 77 hektare lahan yang dikelola oleh tiga kelompok tani.
Secara total, luas lahan sawah yang diperbaiki mencapai 172 hektare melalui kegiatan konstruksi Optimalisasi Lahan (Oplah). Program ini menjadi langkah cepat pemerintah daerah dalam memulihkan lahan terdampak bencana.
Baca juga: Kapolda Sumbar Kunjungi Pasaman Barat, Disambut Meriah dan Perkuat Sinergi Daerah
Afdal menjelaskan, percepatan pekerjaan dilakukan sejalan dengan instruksi pemerintah pusat, khususnya dari Kementerian Pertanian, agar sektor pertanian segera bangkit pascabencana.
Anggaran perbaikan lahan untuk kategori rusak ringan mencapai Rp5,5 juta per hektare, dengan total sekitar Rp946 juta. Dana tersebut difokuskan untuk kegiatan optimalisasi lahan sawah agar kembali produktif.
Selain itu, pemerintah juga menjalankan program optimalisasi lahan nonrawa (reguler) seluas 754 hektare dengan total anggaran sebesar Rp4,147 miliar.
Tidak hanya perbaikan lahan, pembangunan infrastruktur pendukung juga dilakukan. Pemkab Pasaman Barat membangun 10 unit dam parit sebagai bagian dari konservasi air, dengan total anggaran sekitar Rp1,2 miliar.
Dukungan anggaran pusat turut memperkuat program ini. Pemerintah pusat mengalokasikan dana sekitar Rp6,293 miliar untuk penanganan dampak bencana di sektor tanaman pangan di Pasaman Barat. Dana tersebut disalurkan melalui pemerintah provinsi kepada kelompok tani terdampak.
Diketahui, bencana alam yang terjadi pada akhir November 2025 menyebabkan banyak lahan pertanian di Pasaman Barat terdampak banjir dan endapan lumpur, sehingga mengganggu produksi pangan masyarakat.
Sebagai langkah lanjutan, Pemkab Pasaman Barat juga telah mengajukan tambahan program ke Kementerian Pertanian. Usulan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Pasaman Barat saat mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah se-Indonesia pada 20 April 2026.
Adapun usulan tambahan meliputi rehabilitasi lahan sawah rusak sedang seluas 48 hektare, rusak berat 50 hektare, pembangunan lima unit dam parit tambahan, serta rehabilitasi 20 unit jaringan irigasi tersier.
Pemulihan pertanian Pasaman Barat kini terus digenjot sebagai upaya menjaga ketahanan pangan daerah sekaligus membantu petani kembali berproduksi secara optimal.
(Aulia)
