JAKARTA, Mikanews — Pemprov Sumbar mendorong penguatan sistem data kebencanaan melalui penyempurnaan aplikasi Sistem Penanggulangan Bencana Terintegrasi (SAPILIN). Langkah ini diajukan kepada Kementerian Sosial (Kemensos) RI untuk memperkuat kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana di Sumatera Barat.
Upaya tersebut dibahas Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumbar, Arry Yuswandi, saat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kemensos RI, Kamis (24/9/2026).
Pertemuan tersebut berlangsung di Jakarta dan diterima langsung Direktur Jenderal Linjamsos RI, Prof. Dr. Agus Zainal Arifin, S.Kom., M.Kom., bersama sejumlah anggota Tim Pokja Ditjen Linjamsos.
Arry mengatakan, pembahasan tidak hanya berkaitan dengan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Pemprov Sumbar juga secara khusus meminta dukungan Kemensos untuk menyempurnakan SAPILIN sebagai sistem data kebencanaan terintegrasi.
“Dalam pertemuan ini, kami berkoordinasi dan berkonsultasi seputar kesiapsiagaan dan penanggulangan kebencanaan, sekaligus mengajukan permintaan dukungan atas penyempurnaan aplikasi Sistem Penanggulangan Bencana Terintegrasi atau yang kita singkat dengan SAPILIN,” kata Arry.
Sumbar Disebut “Supermarket Bencana”
Menurut Arry, kebutuhan terhadap data kebencanaan yang terintegrasi menjadi penting karena Sumbar memiliki potensi berbagai jenis bencana.
Ia menyebut Sumbar sebagai daerah “Supermarket Bencana”, untuk menggambarkan banyaknya jenis ancaman bencana yang berpotensi terjadi.
Pemprov Sumbar sebenarnya telah memiliki dashboard data kebencanaan terintegrasi. Namun, sistem tersebut dinilai masih membutuhkan penyempurnaan melalui aplikasi SAPILIN.
Karena itu, Pemprov Sumbar berharap dukungan Kemensos dapat dilakukan secara berkelanjutan, khususnya untuk berbagai program yang berkaitan dengan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana.
Dukungan Bencana Tak Hanya Soal Logistik
Dukungan yang diajukan kepada Kemensos mencakup sejumlah kebutuhan penanganan bencana.
Di antaranya pengungsian dan pemenuhan kebutuhan dasar, pembentukan serta penguatan Kampung Siaga Bencana (KSB), hingga penyediaan, pengelolaan dan pendistribusian logistik bencana.
Pemprov Sumbar juga mengusulkan dukungan untuk pemberdayaan dan peningkatan kapasitas Taruna Siaga Bencana (Tagana).
Selain itu, dukungan yang dibahas mencakup pemberian bantuan uang duka bagi keluarga terdampak bencana serta bantuan untuk mendukung pemulihan ekonomi keluarga yang terdampak bencana.
Kemensos Tekankan Pentingnya Peta Risiko
Dalam pertemuan tersebut, Dirjen Linjamsos Kemensos RI menyampaikan bahwa peta rawan bencana memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan.
Menurut keterangan Arry, perencanaan pembangunan perlu memperhatikan lokasi yang dinilai aman dari risiko bencana atau zona hijau.
Kemensos juga menyatakan dukungan dan komitmen untuk membantu upaya penanggulangan bencana sesuai ketentuan yang berlaku.
Dukungan tersebut tidak berhenti pada koordinasi. Dirjen Linjamsos juga menyatakan kesediaannya untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam rangka memperkuat kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana di Sumbar.
Dengan demikian, penyempurnaan SAPILIN Sumbar diarahkan menjadi bagian dari upaya memperkuat pengelolaan data kebencanaan sekaligus mendukung penanganan masyarakat yang terdampak bencana. (red)
sumber: Humas Sumbar
