Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden memang telah selesai secara politik, tetapi belum selesai secara hukum.
Karenanya kasus tidak memenuhi syarat sebagai calon Wakil Presiden pada Pemilu tahun 2024 tetap harus diusut dan diselesaikan demi tegaknya hukum terhadap semua pihak yang terlibat memuluskan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden yang kini terbukti tidak sah.
Karena itu, mulai dari pihak KPU dan Bawaslu hingga pejabat yang mengeluarkan Surat Keterangan (Suket) harus diproses secara hukum demi rasa keadilan bagi masyarakat tidak sampai terluka.
Oleh karena itu, fasilitas dan semua hak yang dapat diterima — pada biasanya bagi seorang mantan Presiden dan Wakil Presiden — harus ditunda dan dipertimbangkan terkait dengan sanksi hukum yang pantas diterima oleh mantan Wakil Presiden yang mengundurkan diri lantaran memiliki masalah dalam pencalonan diri sebagai Wakil Presiden hingga terpilih sampai menjabat selama 2 tahun lebih secara tidak sah.
Atas dasar itu pula semua pihak yang terlibat dalam memuluskan proses pencalonan sebagai Wakil Presiden yang tidak memenuhi syarat juga harus diproses demi tegaknya supremasi hukum di republik ini.
Jadi jelas, secara terang benderang bahwa penyelesai suatu masalah secara politik tidak lantas dengan sendirinya dapat dianggap selesai secara hukum.
Demikian juga sebaliknya — demi dan untuk tegaknya etika dan moral — penyelesaian masalah secara hukum tidak pula berarti selesainya masalah politik. Sebab supremasi hukum tidak sama fitrahnya dengan supremasi politik.
Namun esensinya supremasi hukum dan supremasi politik itu sama pentingnya untuk dihormati oleh setiap orang tanpa kecuali bagi Wakil Presiden maupun petugas negara penyelenggara Pemilu serta aparat dari Kementerian Pendidikan yang telah mengeluarkan Suket yang sudah dibatalkan tidak berlaku itu.
Seperti halnya keterlibatan sejumlah aparat dan berbagai pihak dalam kasus penyadapan Presiden serta berbagai tokoh politik lainnya, harus diusut hingga tuntas dan terang benderang demi dan untuk ketenteraman serta pembelajaran untuk masyarakat. Siapa inisiatornya, siapa pelakunya.
Siapa operatornya, bagaimana pengalihan alat penyadapan milik negara itu dikuasai dan dipindah tempatkan, lalu siapa saja yang menerima hasil sadapan ilegal itu untuk digunakan.
Adalah hasil sadapan itu juga diberikan kepada pihak asing, perseorangan atau pengusaha serta masyarakat sipil dan seterusnya, karena implikasinya dapat berakibat vatal tidak kalah dengan makar. Sehingga akibatnya tak hanya bisa membuat ambruknya pemerintah, tapi juga berakibat berat yang harus ditanggung oleh rakyat.
Oleh: Jacob Ereste
Banten, 13 November 2026
