Masalah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden bisa saja ditolak oleh DPR dan MPR RI, karena ingin terus melanjutkan proses hal berpendapat untuk melakukan impeachment memberhentikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden.
Maka sejarah baru pun akan mencatat DPR dan MPR RI telah melakukan hak konstitusionalnya bagi bangsa dalam menata negara Indonesia.
Karena dalam proses hak menyatakan pendapat yang berujung pada pemakzulan Wapres, dapat mempertegas pelaksanaan proses hukum berlanjut akibat pemakzulan yang terjadi untuk mengungkap lebih terang benderang proses ketidakabsahan dari proses pencalonan Wakil Presiden pada Pemilu tahun 2024 yang sudah terbukti cacat administrasi dan cacat hukum itu, karena memang sudah melalui proses keputusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung RI.
Akibat hukumnya pun tak hanya bisa dijerat oleh tindak pidana semata, tetapi dampaknya dapat meliputi hak untuk memperoleh fasilitas serta jaminan hidup dari negara sepanjang umur.
Ancaman pidana pun terhadap semua pihak yang terlibat dan tersangkut dalam kasus memuluskan proses pencalonan sebagai Wakil Presiden yang telah terbukti cacat administrasi dan cacat hukum itu dapat menjerat semua pihak yang terlibat ikut memuluskan pencalonan sebagai Wakil Presiden harus mempertanggung jawabkan masing-masing perbuatannya secara hukum di pengadilan.
Dalam perspektif politik, proses pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden, akan semakin rumit dan seru. Yang lebih pasti akan kembali menyedot energi publik untuk mengikuti proses pemakzulan serta proses hukum yang terus berlanjut, demi dan untuk keadilan yang harus dapat dirasakan oleh setiap warga bangsa Indonesia tanpa pilih kadih dan tebang pilih.
Dan pilihan sikap Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden untuk mengundurkan diri bisa saja dilakukan, tetapi proses untuk menyatakan pendapat dari para anggota parlemen juga tetap terus berlanjut untuk memenuhi prosedur konstitusi yang berlaku.
Dengan demikian, sejarah baru pun akan terukir dalam lembaran negara apa yang telah dilakukan parlemen di Indonesia sepanjang sejarah perjalanan bangsa Indonesia dalam bernegara, sebagai bagian dari dinamika perkembangan demokrasi yang sedang bertumbuh menuju kematangan yang lebih baik bagi alam demokrasi di Indonesia.
Karena hak parlemen pun untuk menolak pengunduran diri Wakil Presiden dari jabatannya, sama seperti hak dari parlemen untuk melakukan proses impeachment yang juga akan bermuara pada kesepakatan pemberhentian Wakil Presiden dari jabatannya dengan cara untuk lebih memperjelas status hukum dari kasus tersebut
Oleh: Jacob Eeste
Banten, 14 November 2026
