YOGYAKARTA | mikanews – Revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) harus menjadi momentum untuk membenahi secara menyeluruh sistem demokrasi Indonesia. Komite I DPD RI menegaskan, evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024 dan pengakomodasian putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi dua hal penting yang tidak boleh diabaikan dalam penyusunan regulasi baru.
Penegasan tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja Komite I DPD RI terkait sinergi penyelenggaraan pemilu di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jumat (13/11/2026). Pertemuan berlangsung di Aula Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY dan dihadiri jajaran KPU, Bawaslu, serta Pemerintah Provinsi DIY.
Kunjungan dipimpin Ketua Komite I DPD RI, Andi Sofyan Hasdam, bersama sejumlah anggota Komite I. Agenda tersebut menjadi bagian dari upaya menghimpun masukan daerah terkait perubahan sistem pemilu, persoalan teknis penyelenggaraan, serta kebutuhan regulasi untuk menghadapi pemilu mendatang.
Andi Sofyan Hasdam menegaskan, revisi UU Pemilu harus mempertimbangkan perkembangan ketatanegaraan, terutama setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan sejumlah putusan penting yang mengubah desain penyelenggaraan pemilu di Indonesia.
Salah satu keputusan yang menjadi perhatian adalah Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 mengenai pemisahan penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah.
Berdasarkan putusan tersebut, Pemilu Nasional untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR dan DPD dilaksanakan pada 2029. Sementara itu, pemilihan anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta kepala daerah dijadwalkan pada 2031.
Selain itu, Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 menghapus ketentuan ambang batas pencalonan Presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional.
Menurut Andi Sofyan, perubahan tersebut harus diterjemahkan secara tepat ke dalam revisi UU Pemilu. Regulasi baru tidak boleh hanya menyesuaikan jadwal pemilihan, tetapi juga harus menjawab berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan pemilu sebelumnya.
Ia juga menyoroti sejumlah kendala dalam proses pencalonan anggota DPD RI. Permasalahan tersebut mencakup penggunaan Sistem Informasi Pencalonan (SILON), prosedur pencalonan, hingga verifikasi data dukungan faktual calon perseorangan.
Keterbatasan akses dan gangguan teknis pada sistem informasi turut menjadi persoalan karena dapat memengaruhi proses pencocokan data dukungan minimal pemilih.
Karena itu, berbagai pengalaman penyelenggaraan Pemilu 2024 perlu dijadikan bahan evaluasi agar persoalan serupa tidak kembali terjadi dalam pemilu berikutnya.
Dari sisi pemerintah daerah, Sekretaris Daerah DIY menyampaikan bahwa pemisahan jadwal Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah membawa konsekuensi besar terhadap kesiapan regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia, serta pembiayaan.
Koordinasi antara pemerintah daerah, KPU, dan Bawaslu dinilai semakin penting untuk memastikan perubahan sistem pemilu tidak mengganggu kepastian hukum maupun pemenuhan hak konstitusional masyarakat.
Pemerintah Provinsi DIY berharap kunjungan Komite I DPD RI menghasilkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti dalam memperkuat kesiapan penyelenggaraan pemilu mendatang.
Sementara itu, Ketua KPU DIY, Ahmad Shiddiq, S.Th.I., M.Hum., mengingatkan bahwa penerapan desain pemilu baru tidak bisa dilakukan tanpa persiapan matang.
Salah satu persoalan yang perlu segera mendapatkan kepastian adalah keberlanjutan masa jabatan anggota DPRD dan kepala daerah yang berakhir pada 2029. Menurutnya, perubahan jadwal pemilihan berpotensi menimbulkan persoalan masa jabatan yang harus dijawab melalui pengaturan hukum yang jelas.
Ahmad Shiddiq juga menguraikan sejumlah konsekuensi pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah. Dari sisi positif, pemisahan tersebut berpotensi meningkatkan kualitas pilihan politik masyarakat, memperkuat demokrasi lokal, meningkatkan kualitas kampanye dan pendidikan pemilih, serta mengurangi kompleksitas pemilu serentak.
Namun, terdapat pula risiko yang harus diantisipasi, seperti meningkatnya biaya penyelenggaraan, kelelahan politik, berkepanjangannya ketegangan politik, persoalan masa jabatan, hingga melemahnya keterkaitan antara politik nasional dan daerah.
Persoalan lain disampaikan Ketua Bawaslu DIY terkait kekhususan tata pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dalam desain Pemilu Daerah di DIY, gubernur dan wakil gubernur ditetapkan, sehingga pemilihan di tingkat daerah mencakup anggota DPRD serta bupati dan wali kota di lima kabupaten/kota.
Kekhususan tersebut dinilai perlu diatur secara tegas dalam revisi UU Pemilu agar tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan aturan.
Bawaslu DIY juga menyoroti belum tuntasnya revisi UU Pemilu dan UU Pemilihan, sementara persiapan tahapan penyelenggaraan mendatang membutuhkan kepastian hukum.
Penyusunan peraturan Bawaslu, penganggaran, hingga rekrutmen penyelenggara pemilu ad hoc memerlukan waktu dan perencanaan. Jika regulasi terlambat ditetapkan, kesiapan penyelenggara berpotensi menghadapi kendala.
Beban kerja Bawaslu juga menjadi perhatian karena periode 2027–2031 diperkirakan menghadirkan siklus pengawasan yang hampir tanpa jeda. Persoalan penyelesaian perkara Pemilu Nasional serta pengelolaan dan pemutakhiran data pemilih untuk dua jenis pemilu membutuhkan pengaturan yang terintegrasi.
Dalam sesi diskusi, sejumlah anggota Komite I DPD RI turut menyampaikan berbagai persoalan yang perlu menjadi perhatian dalam revisi undang-undang.
Bisri As Shiddiq Latuconsina menyoroti tantangan pengawasan pemilu di wilayah kepulauan serta pentingnya peningkatan kesejahteraan penyelenggara pemilu.
KH. Abdul Hakim menekankan perlunya efisiensi penyelenggaraan pemilu dan penguatan pengawasan, termasuk terhadap operator aplikasi yang digunakan dalam proses pemilihan.
Lia Istifhama mempertanyakan mekanisme pemisahan Pemilu dan Pilkada, proses verifikasi administrasi calon anggota DPD yang sedang menjabat, serta perlunya perhatian khusus terhadap daerah terpencil.
Sementara itu, Ade Yuliasih menyoroti perubahan keputusan KPU dalam penetapan calon terpilih yang dapat terjadi seiring dengan adanya keputusan partai politik.
H. Abdul Hamid menilai pembenahan pemilu juga harus dimulai dari proses rekrutmen komisioner lembaga penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu, dan DKPP.
Adapun Maya Rumantir menyoroti pentingnya sinergi dan kolaborasi KPU dengan Bawaslu agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi yang membingungkan masyarakat.
Selain persoalan regulasi dan pengawasan, pembahasan juga menyentuh penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan pemilu. Sejumlah anggota Komite I mempertanyakan keandalan sistem dan aplikasi, termasuk SILON, serta kemungkinan penerapan pemungutan suara elektronik atau e-voting.
Berbagai masukan tersebut memperlihatkan bahwa revisi UU Pemilu tidak cukup hanya mengatur perubahan jadwal pemilihan. Persoalan pencalonan, masa jabatan, sistem informasi, pengawasan, pembiayaan, hingga kondisi geografis daerah juga membutuhkan pengaturan yang jelas.
Ketua Komite I DPD RI Andi Sofyan Hasdam menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi DIY, KPU, dan Bawaslu DIY atas berbagai masukan yang diberikan dalam pertemuan tersebut.
Komite I DPD RI berharap seluruh aspirasi dan persoalan yang ditemukan di daerah dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses penyusunan revisi UU Pemilu.
Evaluasi menyeluruh terhadap Pemilu 2024 serta penyesuaian terhadap putusan MK diharapkan menjadi dasar pembentukan regulasi yang lebih komprehensif, memberikan kepastian hukum, dan mampu menjawab tantangan penyelenggaraan demokrasi Indonesia pada masa mendatang. (Red)
