“Kalau Tambang Ditutup, Anak Kami Makan Apa?”
PADANG | Mikanews.id — Ratusan ibu rumah tangga dari berbagai kabupaten di Sumatera Barat berkumpul tertib di depan Kantor Gubernur Sumbar, Jalan Tuanku Imam Bonjol, Padang, Senin (22/6/2026).
Bukan untuk memicu keributan, mereka datang membawa satu pertanyaan mendasar yang menyentuh sisi kemanusiaan: jika tambang rakyat ditutup tanpa solusi pengganti, bagaimana mereka bisa menghidupi keluarga dan menyekolahkan anak-anak?
Massa yang hadir berasal dari Kabupaten Pasaman, Pasaman Barat, Solok, Sijunjung, Solok Kota, Solok Selatan, dan Dharmasraya. Sebagian menggendong balita, sebagian lagi membentangkan spanduk bertuliskan:
“Tolong Jangan Ditutup — Kalau Tambang Ditutup, Kami Tak Bisa Beri Makan dan Sekolah untuk Anak Kami.”
Fakta di Balik Aksi
Bagi masyarakat di daerah pelosok yang minim akses lapangan kerja industri besar, tambang rakyat bukan sekadar urusan izin atau aturan hukum.
Selama bertahun-tahun, inilah satu-satunya sumber penghidupan yang membuat dapur tetap mengepul dan biaya pendidikan anak terpenuhi.
“Kami tidak menolak aturan. Tapi jangan hanya melihat dari lembaran kertas saja. Lihatlah perut anak kami, lihat masa depan mereka,” ujar salah satu perwakilan ibu dengan suara parau dan mata berkaca-kaca.
Bagi mereka, kebijakan penutupan yang diambil sepihak tanpa persiapan solusi ekonomi alternatif dianggap sama saja dengan merenggut sumber nafkah ribuan keluarga.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Merespons aspirasi ini, Kepala Dinas ESDM Sumbar, Helmi Heriyanto, S.T., M.Eng, turun langsung menemui massa dan menerima surat aspirasi mereka.
“Kami paham betul beban yang Bapak Ibu rasakan. Masalah ini tidak hanya soal regulasi, tapi juga soal keberlangsungan hidup. Kami akan bawa ke tingkat pembahasan internal, lalu dikoordinasikan dengan Kementerian dan instansi pusat untuk dicarikan jalan keluar yang adil,” tegasnya.
Aksi berlangsung sepenuhnya damai dan tertib, dengan pengawalan kepolisian yang bersifat humanis.
Tidak ada keributan, hanya suara harapan yang ingin didengar.
Masukan untuk Pemerintah Pusat dan Daerah
Berikut poin fakta dan masukan yang layak menjadi pertimbangan pengambil kebijakan:
– Ketergantungan ekonomi nyata: Tambang rakyat menjadi satu-satunya sumber pendapatan utama bagi warga yang tidak memiliki akses kerja lain.
– Risiko sosial: Penutupan mendadak berpotensi menaikkan angka kemiskinan, putus sekolah, dan kerawanan sosial jika tidak disertai solusi pengganti.
– Keseimbangan aturan dan kemanusiaan: Regulasi lingkungan dan hukum tetap harus ditegakkan, namun perlu disertai program transisi ekonomi, pelatihan keterampilan, dan akses usaha baru bagi warga terdampak.
– Keterlibatan masyarakat: Keputusan strategis sebaiknya melibatkan perwakilan warga agar tidak terkesan dipaksakan dari atas.
Kini, kebijakan ada di tangan pemerintah. Ribuan keluarga di Sumbar menanti keputusan yang tidak hanya sah secara hukum, tapi juga adil dan berperikemanusiaan.
(Red)
