Jakarta, Mikanews.id – Aktivis Pemuda Indonesia, Putri Nabila Damayanti, mengecam dugaan tindakan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang diduga melibatkan oknum perwira tinggi Polri.
Putri Nabila menegaskan bahwa penyadapan terhadap kepala negara merupakan persoalan serius dan tidak boleh dipandang sebelah mata. Presiden merupakan kepala negara sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagaimana diatur dalam konstitusi.
Apabila dugaan tersebut terbukti benar, tindakan itu berpotensi menjadi ancaman serius terhadap keamanan nasional, perlindungan informasi strategis negara, serta kewibawaan institusi pemerintahan.
“Tindakan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia yang dilakukan secara ilegal dan tanpa dasar hukum yang sah merupakan persoalan yang sangat serius. Ini bukan sekadar persoalan pribadi atau kelembagaan, melainkan menyangkut keamanan negara dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Ada informasi strategis dan rahasia negara yang wajib dilindungi,” ungkap Putri, Senin (9/11/2026).
Putri Nabila, yang juga merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, menyayangkan dugaan tindakan tersebut. Menurutnya, setiap aparat penegak hukum seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga konstitusi, melindungi kepentingan negara, dan memastikan hukum ditegakkan tanpa penyalahgunaan kewenangan.
“Kami meminta agar persoalan ini diusut sampai tuntas. Siapa pun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban apabila ditemukan bukti dan unsur pelanggaran hukum. Jangan ada perlakuan istimewa hanya karena seseorang memiliki jabatan, pangkat, ataupun kedudukan tertentu. Hukum harus berlaku sama bagi seluruh warga negara,” tegasnya.
Jabatan dan pangkat bukanlah alasan bagi seseorang untuk berada di atas hukum. Justru, semakin tinggi jabatan yang diemban, semakin besar pula tanggung jawab moral, etika, dan hukum yang harus dipertanggungjawabkan.
Kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri maupun aparat penegak hukum lainnya harus dijaga melalui tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan atau slogan.
**Menjaga Marwah Presiden dan Keutuhan Negara**
Putri Nabila menambahkan bahwa menjaga keamanan Presiden bukan semata-mata persoalan pengamanan seorang pejabat negara, melainkan juga bagian dari upaya menjaga stabilitas pemerintahan dan keberlangsungan penyelenggaraan negara.
Oleh karena itu, ia berharap persoalan ini tidak berkembang menjadi polemik politik yang justru mengaburkan substansi permasalahan. Pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan mengedepankan fakta, bukti, serta ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikannya.
“Negara ini dibangun atas dasar konstitusi dan supremasi hukum. Tidak boleh ada pihak yang merasa memiliki kekuasaan tanpa batas. Kita harus menjaga marwah kepresidenan, kehormatan institusi negara, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tindakan tersebut merupakan pengkhianatan dan makar. Kami meminta kepada Presiden untuk mencopot pangkat dan seluruh tanda jasa pihak yang terbukti melakukan penyadapan. Mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya,” tambahnya.
Putri menambahkan bahwa Presiden merupakan simbol kepemimpinan negara yang harus dihormati, sementara hukum adalah panglima yang harus ditegakkan.
Jangan sampai kepercayaan rakyat terhadap institusi negara terkikis akibat dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. (Megy)
