Gibran, Mundur dan PTUN: Di Antara Tekanan Politik dan Uji Konstitusi
Pertemuan tertutup antara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa pagi, 10 November 2026, melahirkan tanda tanya besar yang melampaui isu mundurnya seorang Wapres.
Gibran dikabarkan menyampaikan dua hal sekaligus. Pertama, niat untuk melepas jabatan Wakil Presiden. Kedua, permintaan waktu untuk membuktikan legalitas dokumen pendidikannya lewat jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Dua pernyataan itu jika disatukan justru menimbulkan kerancuan. Apakah pengunduran diri itu keputusan final, atau hanya bagian dari manuver politik untuk meredam tekanan hukum dan politik yang terus menguat?
Posisi Prabowo pun menjadi tidak mudah. Ia bukan hanya atasan politik Gibran, melainkan Presiden yang wajib memastikan setiap persoalan negara diselesaikan dengan rujukan konstitusi, bukan dengan kompromi politik.
PTUN Tidak Bisa Jadi Alasan Tunda Proses DPR
Isu ijazah Gibran bukan lagi sekadar polemik di ruang publik.
Mahkamah Agung lewat putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 telah menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah, batal demi hukum, dan wajib ditarik serta dimusnahkan.
Putusan inilah yang kemudian memicu dorongan agar DPR menjalankan fungsi pengawasan konstitusionalnya.
Di tengah situasi itu, Gibran meminta ruang untuk menguji keabsahan dokumennya di PTUN. Upaya hukum adalah hak setiap warga negara dan patut dihormati. Namun persoalannya, apakah gugatan baru ke PTUN bisa dipakai untuk menghentikan kerja DPR?
Jawabannya jelas: tidak. Jalur hukum dan jalur politik konstitusional berjalan di rel yang berbeda.
Gugatan baru di PTUN tidak otomatis menggugurkan putusan kasasi MA yang sudah berkekuatan hukum. Begitu pula, langkah tersebut tidak bisa membekukan kewenangan DPR untuk memproses aspirasi publik sesuai UUD 1945.
Karena itu Presiden harus berhati-hati agar sikapnya tidak ditafsirkan publik sebagai upaya melindungi Wapres dari proses hukum.
Ujian Kepemimpinan Prabowo
Inilah ujian sesungguhnya bagi Prabowo.
Jika Gibran memang memilih mundur, maka mekanismenya harus ditempuh sesuai konstitusi. Jika ia memilih bertahan dan bertarung di PTUN, maka proses itu harus berjalan tanpa menghalangi fungsi konstitusional DPR.
Presiden tidak memiliki kewenangan untuk meminta DPR menunda atau menghentikan proses.
Isu ini bukan lagi sekadar hubungan Prabowo-Gibran. Ini menyangkut kepercayaan publik terhadap demokrasi, syarat jabatan publik, dan kepastian hukum. Pemerintahan Prabowo dituntut menunjukkan tidak ada perlakuan istimewa, bahkan terhadap wakil presidennya sendiri.
Ancaman Sebenarnya Ada di Senayan
Sorotan juga harus diarahkan ke DPR RI.
Begitu kasus ini masuk ke parlemen, publik wajib mengawasi ketat perilaku anggota dewan. DPR memang punya kewenangan konstitusional, tetapi sejarah politik nasional mencatat keputusan di Senayan kerap tidak lepas dari lobi, kepentingan, dan transaksi kekuasaan.
Jangan sampai proses pemakzulan yang seharusnya menjadi forum penegakan konstitusi, berubah menjadi pasar transaksi politik.
Potensi jual-beli dukungan, tekanan terhadap anggota dewan, hingga politik uang untuk menggiring sikap fraksi harus diantisipasi sejak awal. Publik tentu tidak ingin mendengar istilah “bom dolar Singapura” benar-benar terjadi untuk mengunci suara di Senayan.
Dugaan itu memang belum bisa dianggap fakta. Namun aparat penegak hukum, PPATK, hingga lembaga pengawas harus peka terhadap potensi aliran dana tidak wajar yang bertujuan mengintervensi proses politik.
Jika ada anggota DPR yang mengubah sikap karena imbalan finansial, maka itu bukan lagi dinamika politik, melainkan pelanggaran hukum.
Waspadai Skenario Penggembosan Isu
Publik perlu paham, pemakzulan tidak bisa diputuskan hanya berdasar tekanan massa.
UUD 1945 Pasal 7A dan 7B sudah mengatur jalurnya secara berjenjang: dari DPR, kemudian diuji di Mahkamah Konstitusi, hingga diputuskan di MPR. Prosesnya panjang dan harus berbasis bukti.
Justru karena panjang dan melibatkan banyak aktor, potensi manuver untuk mengulur waktu, menghambat, atau membelokkan arah keputusan sangat besar.
Jangan sampai DPR hanya dijadikan panggung seolah-olah proses berjalan, padahal di belakang layar terjadi lobi untuk mengubur perkara.
Setiap fraksi dan anggota DPR harus berani mempertanggungjawabkan sikapnya secara terbuka kepada konstituen, bukan kepada pemilik modal.
Konstitusi di Atas Kompromi
Pada akhirnya, pertemuan Gibran dan Prabowo bukan peristiwa politik biasa. Ada tiga poin kunci yang harus dikawal:
Pertama, Presiden Prabowo wajib menjaga jarak dari kepentingan pribadi Gibran dalam kasus hukum ini.
Kedua, langkah hukum Gibran ke PTUN tidak boleh dijadikan alat untuk mengintervensi kewenangan konstitusional DPR.
Ketiga, DPR harus membuka diri terhadap pengawasan publik agar proses pemakzulan tidak menjadi komoditas transaksi.
Jika Gibran yakin dokumennya sah, buktikan di pengadilan. Jika ingin mundur, tempuh sesuai konstitusi.
Indonesia tidak boleh membiarkan persoalan konstitusional direduksi menjadi sekadar negosiasi kekuasaan. Sejarah akan mencatat siapa yang berdiri di atas konstitusi, dan siapa yang memilih berkompromi dengan kekuasaan. (Red)
