BUKITTINGGI — Bupati Pasaman Barat Yulianto menerima Bantuan Usaha Pemulihan Ekonomi Dampak Bencana Tahun 2026 dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk 53 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Pasaman Barat.
Total bantuan yang diterima mencapai Rp159 juta. Masing-masing KPM memperoleh bantuan sebesar Rp3 juta.
Bantuan tersebut diserahkan dalam kegiatan Sosialisasi Langkah Strategis Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2026.
Kegiatan berlangsung di Istana Bung Hatta, Bukittinggi, Rabu (30/9/2026). Dalam kegiatan tersebut, Yulianto hadir didampingi Kepala Dinas Sosial Pasaman Barat, Vanvoni Gorbi.
Dana Sudah Masuk ke Rekening KPM 
Bantuan pemulihan ekonomi tersebut telah ditransfer langsung ke rekening masing-masing KPM.
Dana itu diperuntukkan bagi pemulihan usaha ekonomi keluarga yang terdampak bencana pada tahun 2025.
Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu keluarga penerima untuk kembali menjalankan atau memulihkan usaha yang terdampak akibat bencana.
Bupati Pasaman Barat Yulianto menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat atas perhatian dan dukungan yang diberikan kepada masyarakat Pasaman Barat.
“Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Pemerintah Provinsi Sumatra Barat. Bantuan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Pasaman Barat dalam pemulihan ekonomi, khususnya bagi masyarakat yang terdampak bencana,” ujar Yulianto.
Yulianto juga berharap 53 KPM menggunakan bantuan tersebut sesuai peruntukannya.
Menurutnya, pemanfaatan bantuan secara tepat diharapkan dapat membantu membangkitkan kembali usaha serta perekonomian keluarga setelah terdampak bencana.
Pemprov Sumbar Tekankan Ketepatan Data
Penyerahan bantuan tersebut menjadi bagian dari kegiatan sosialisasi mengenai langkah strategis penanggulangan kemiskinan berbasis DTSEN.
Kegiatan dibuka oleh Gubernur Sumatera Barat melalui Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Barat, Ahmad Zakri.
Dalam sambutannya, Ahmad Zakri menekankan pentingnya kebijakan konkret dalam penanggulangan kemiskinan dengan menggunakan data DTSEN.
Pemutakhiran data secara berkelanjutan juga dinilai penting agar program bantuan pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang sesuai dengan sasaran.
“Diperlukan kebijakan konkret seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan penanganan kemiskinan dengan menggunakan data DTSEN, serta pengoptimalan pemutakhiran data sehingga bantuan tepat sasaran,” tegas Ahmad Zakri.
Bantuan Disalurkan ke 12 Kabupaten/Kota
Kegiatan tersebut turut dihadiri Bappeda dan BKAD Provinsi Sumatera Barat serta perangkat daerah yang menangani urusan sosial dari seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat.
Narasumber dalam kegiatan berasal dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial dan Balai Besar Pelatihan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial.
Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga menyerahkan Bantuan Usaha Pemulihan Ekonomi Dampak Bencana Tahun 2026 kepada penerima di 12 kabupaten/kota di Sumatera Barat.
Untuk Pasaman Barat, bantuan diberikan kepada 53 KPM dengan total Rp159 juta. Dana tersebut telah masuk ke rekening masing-masing penerima untuk mendukung pemulihan ekonomi keluarga yang terdampak bencana tahun 2025. (aulia)
