Pasaman Barat | Mikanews.id –
Program Desa Cantik Pasaman Barat ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data hingga ke tingkat nagari. Pemerintah daerah menilai data statistik kini menjadi kebutuhan utama dalam menentukan arah pembangunan yang tepat sasaran.
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Bupati Pasaman Barat, Yulianto, dan dihadiri Kepala BPS Pasaman Barat Dwi Susanti, para asisten, staf ahli, kepala OPD, camat, wali nagari, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Dalam kegiatan itu, tiga nagari resmi ditetapkan sebagai Desa Cantik, yakni Nagari Ujung Gading, Nagari Kuamang Alai Ujung Gading, dan Nagari Salido Saroha Ujung Gading.
Bupati Yulianto menegaskan bahwa di era transformasi digital, data statistik tidak lagi sekadar kumpulan angka, tetapi telah menjadi fondasi penting dalam pembangunan daerah.
Menurutnya, seluruh kebijakan pemerintah harus dibangun berdasarkan data yang akurat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
Baca Juga: Lelang Eksekusi Tanah di Pasaman Barat Diprotes, Warga Simpang Empat Dugaan Ada Permainan
“Data bukan lagi sekadar angka, tetapi menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan,” ujar Yulianto.
Ia menjelaskan, melalui Program Desa Cantik, BPS mendorong peningkatan kemampuan aparatur nagari dalam mengelola dan memanfaatkan data secara mandiri.
Dengan demikian, nagari tidak hanya menjadi objek pendataan, tetapi juga menjadi pelaku utama pembangunan berbasis data di daerah masing-masing.
“Ketiga nagari yang dicanangkan hari ini diharapkan menjadi contoh bagi nagari lain dalam membangun tata kelola pembangunan berbasis data di Pasaman Barat,” katanya.
Selain pencanangan Desa Cantik, kegiatan tersebut juga diisi pembinaan statistik sektoral bagi perangkat daerah. Pembinaan ini bertujuan meningkatkan kemampuan OPD dalam mengelola data yang terintegrasi dan berkualitas.
Bupati Yulianto menilai statistik sektoral memiliki peran penting dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel.
Ia meminta seluruh perangkat daerah meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan data, mulai dari identifikasi kebutuhan, pengolahan, analisis, hingga penyajian data yang terstandar.
“Tanpa data yang berkualitas, arah pembangunan akan sulit tepat sasaran,” tegasnya.
Yulianto juga mengapresiasi sinergi antara Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dan BPS dalam memperkuat tata kelola data daerah.
Menurutnya, seluruh OPD harus memiliki komitmen yang sama untuk menyediakan data sektoral yang valid dan konsisten demi mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
Selain membahas statistik sektoral, kegiatan ini juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi publik di era digital.
Bupati menilai kebutuhan masyarakat terhadap informasi publik semakin tinggi, sehingga pemerintah daerah dituntut memberikan pelayanan informasi yang cepat, akurat, dan mudah diakses.
Ia meminta seluruh badan publik memperkuat pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta memanfaatkan media digital untuk mendukung publikasi pembangunan daerah.
“Pemerintah daerah harus terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik agar masyarakat mendapatkan akses informasi yang transparan dan terpercaya,” ujarnya.
Di akhir sambutannya, Yulianto berharap budaya keterbukaan informasi publik dapat diterapkan di seluruh instansi pemerintah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
(Red)
