Medan | mikanews – Kemenkum Sumut memperkuat kualitas pelayanan publik dengan menggandeng Bank Syariah Indonesia (BSI) melalui pelatihan Standar Pelayanan Prima, Etika Komunikasi Publik, dan penanganan keluhan masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk meminimalkan kesalahpahaman yang kerap muncul akibat perbedaan gaya komunikasi antara aparatur dan masyarakat.
Kemenkum Sumut menilai pemahaman terhadap karakter masyarakat menjadi bagian penting dalam menciptakan pelayanan yang profesional, ramah, dan efektif. Pelatihan tersebut digelar di Aula Soepomo dan diikuti sebagai bagian dari upaya memperkuat reformasi birokrasi yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Utara, Ignatius Mangantar Tua Silalahi, mengatakan bahwa komunikasi menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelayanan publik. Menurutnya, aparatur tidak cukup hanya memahami prosedur pelayanan, tetapi juga harus mampu memahami karakter masyarakat yang dilayani.
Ignatius menjelaskan, masyarakat Sumatera Utara dikenal memiliki gaya berbicara dengan intonasi yang tegas. Kondisi tersebut sering menimbulkan kesalahpahaman karena dianggap sebagai nada tinggi atau sikap yang kurang sopan, baik oleh petugas maupun oleh masyarakat itu sendiri.
“Kami ingin aparatur paham karakter warga. Dengan komunikasi yang tepat, layanan tetap berjalan nyaman, efektif, dan memberikan pengalaman positif bagi siapa saja yang datang,” tegas Ignatius.
BSI Bagikan Pengalaman Membangun Pelayanan Berkualitas
Dalam pelatihan tersebut, Area Officer Service Manager BSI, Hery Chandra Nasution, membagikan konsep Ultimate Service, yaitu pelayanan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga mampu memberikan pengalaman yang melampaui harapan.
Menurut Hery, kualitas pelayanan sangat dipengaruhi oleh kemampuan petugas membaca karakter setiap orang yang datang. Cara berkomunikasi harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lawan bicara agar pelayanan berlangsung lebih nyaman dan mudah diterima.
Pengalaman BSI dalam melayani nasabah dari berbagai latar belakang dijadikan referensi untuk membantu aparatur meningkatkan kemampuan komunikasi, membangun sikap responsif, serta memberikan pelayanan yang lebih profesional kepada masyarakat.
Pelatihan tidak hanya berisi penyampaian materi, tetapi juga diisi diskusi interaktif mengenai berbagai persoalan yang sering dihadapi petugas saat memberikan pelayanan. Peserta bersama narasumber membahas berbagai solusi agar pelayanan publik dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan memberikan kepuasan kepada masyarakat.
Di akhir kegiatan, Kemenkum Sumut menegaskan komitmennya untuk terus membangun budaya kerja yang profesional, adaptif, dan berintegritas. Penguatan kompetensi aparatur melalui pelatihan komunikasi dan pelayanan prima diharapkan mampu menghadirkan reformasi birokrasi yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan sekadar menjadi program administratif. (Red)
