JATINANGOR – Mikanews.id | Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menegaskan pentingnya membangun birokrasi yang berintegritas, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi kepada 75 Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) asal Sumatera Barat. Pembekalan itu menjadi bagian dari upaya menyiapkan kader birokrasi masa depan yang mampu menjawab tantangan pemerintahan modern.
Mahyeldi menyampaikan pesan tersebut saat memberikan pembekalan kepada Praja IPDN asal Sumbar di Aula Fakultas Politik Pemerintahan IPDN, Jatinangor, Jawa Barat, Rabu (5/8/2026).
Dalam arahannya, Mahyeldi menekankan bahwa seorang pamong bukan sekadar mengejar jabatan, tetapi mengemban amanah besar untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Menurutnya, kepemimpinan yang kuat dibangun melalui integritas, kompetensi, rekam jejak, dan kepercayaan publik sejak masih menjalani pendidikan.
“Jabatan bukanlah tujuan, melainkan sarana untuk mengabdi. Kepemimpinan tidak dibangun oleh jabatan, tetapi oleh integritas, kompetensi, serta rekam jejak,” tegas Mahyeldi.
Mahyeldi mengatakan birokrasi merupakan tulang punggung penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, keberhasilan seorang aparatur sipil negara tidak hanya diukur dari posisi yang diraih, tetapi dari kualitas pelayanan publik dan manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa perubahan zaman menuntut aparatur pemerintah memiliki kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Pemanfaatan data dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), menurutnya, harus menjadi bagian dari peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Transformasi digital bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan. Aparatur harus mampu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Namun yang paling menentukan tetaplah kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
Selain penguasaan teknologi, Mahyeldi menilai aparatur pemerintah juga harus memiliki kemampuan bekerja secara kolaboratif. Berbagai persoalan strategis, mulai dari kemiskinan, stunting, pengangguran hingga penanggulangan bencana, hanya dapat diselesaikan melalui sinergi seluruh unsur pemerintahan.
Menurut Mahyeldi, kondisi geografis Sumatera Barat yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi membutuhkan aparatur yang tanggap, adaptif, mampu bekerja di bawah tekanan, dan selalu hadir memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam berbagai situasi.
Ia juga mengajak seluruh Praja IPDN asal Sumbar menjunjung tinggi nilai-nilai kepamongprajaan dan falsafah Tungku Tigo Sajarangan sebagai landasan menjaga persatuan dan memperkuat semangat pengabdian.
Mahyeldi berharap para calon aparatur tersebut dapat meneladani tokoh-tokoh bangsa asal Sumatera Barat, termasuk Bung Hatta, yang telah memberikan kontribusi besar dalam perjalanan sejarah Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Mahyeldi juga mengingatkan pentingnya menjaga kejujuran, bersikap rendah hati, terbuka terhadap kritik, dan selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dalam setiap kebijakan yang diambil.
Menurutnya, cita-cita Indonesia Emas 2045 hanya dapat diwujudkan melalui aparatur yang profesional, berintegritas, mampu beradaptasi terhadap perubahan, serta bekerja melampaui kepentingan pribadi maupun kelompok.
Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan IPDN, Budi Arwan, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Gubernur Sumbar beserta rombongan. Ia menilai kunjungan tersebut menjadi bentuk nyata perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada para praja yang sedang menempuh pendidikan di IPDN.
Budi menjelaskan, saat ini terdapat 75 Praja IPDN asal Sumatera Barat, terdiri dari 34 Praja Pratama, 22 Praja Madya, dan 19 Praja Utama. Menurutnya, kegiatan tersebut berawal dari aspirasi para praja yang menginginkan adanya silaturahmi sekaligus perhatian dari Pemerintah Provinsi Sumbar selama menjalani pendidikan.
Audiensi berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Turut hadir Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan IPDN Budi Arwan, Ketua IKAPTK Sumbar Martias Wanto, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Sumbar Ahmad Zakri, jajaran kepala OPD Pemprov Sumbar, dosen, alumni APDN/STPDN/IPDN, serta pengurus Majelis Korps Praja (MKP).
Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kembali menegaskan komitmennya dalam menyiapkan kader birokrasi yang profesional, berintegritas, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.(*)
