JAKARTA | mikanews – PABPDSI (Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia) menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengawal pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui pembentukan delapan Satuan Tugas (Satgas) Asta Cita Desa yang akan bergerak hingga tingkat desa di seluruh Indonesia.
PABPDSI menilai pembangunan nasional hanya akan berjalan efektif apabila kebijakan pemerintah dapat diterjemahkan secara nyata di tingkat desa. Karena itu, organisasi ini menempatkan penguatan tata kelola pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, dan pengawasan program prioritas sebagai fokus utama periode kepengurusan 2026–2032.
Ketua Umum PP PABPDSI, H. Fery Radiansyah, menegaskan organisasinya tidak hanya berfungsi sebagai wadah profesi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tetapi juga sebagai kekuatan sosial yang siap berkontribusi dalam pembangunan nasional.
Dalam keterangannya pada Kamis (23/7), Fery menyatakan pembentukan Satgas Asta Cita Desa merupakan langkah konkret untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah desa, dan masyarakat.
“Kami ingin memastikan Asta Cita Presiden tidak hanya berhenti sebagai dokumen kebijakan di tingkat pusat, melainkan benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh warga desa,” tegas Fery.
PABPDSI membentuk delapan Satgas Nasional yang akan menjadi motor penggerak pelaksanaan berbagai program strategis di desa.
Kedelapan bidang tersebut meliputi:
- Penguatan tata kelola pemerintahan desa.
- Pengawasan program prioritas nasional.
- Ketahanan pangan.
- Pemberantasan narkoba.
- Penguatan hukum.
- Inovasi desa.
- Kewaspadaan desa.
- Pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Melalui pembagian tugas tersebut, organisasi berharap setiap program dapat berjalan lebih terarah dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat desa.
Menurut Fery, Badan Permusyawaratan Desa memiliki posisi penting dalam sistem pemerintahan desa karena berperan sebagai representasi masyarakat sekaligus menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
Selain itu, BPD juga menjadi penghubung aspirasi masyarakat dengan pemerintah desa sehingga berbagai kebijakan dapat disusun sesuai kebutuhan warga.
Ia menilai sinergi antara pemerintah dan BPD menjadi faktor penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Melalui jaringan organisasi yang tersebar di berbagai daerah, PABPDSI menyatakan siap memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dalam mendukung pembangunan dari tingkat desa.
Pembentukan delapan Satgas Asta Cita Desa diharapkan menjadi langkah nyata untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional sekaligus memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat hingga ke pelosok negeri.
Dengan struktur kerja yang terorganisasi dan melibatkan unsur desa secara langsung, PABPDSI menegaskan komitmennya untuk menjadi bagian dari upaya memperkuat pembangunan nasional yang berangkat dari desa sebagai fondasi utama. (Red)
