LABUHAN BATU | mikanews – Anggaran operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di bawah pengelolaan Yayasan Sejahtera Negeriku (MSN) di Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, menjadi perhatian publik.
Sorotan muncul setelah pengelola dapur belum memberikan penjelasan mengenai rincian penggunaan dana operasional yang disebut mencapai Rp8,4 juta setiap periode.
Anggaran dapur MBG menjadi bahan pertanyaan karena operasional dapur melibatkan sekitar 47 relawan setiap hari. Hingga kini, belum ada keterangan terbuka mengenai alokasi dana tersebut untuk kebutuhan operasional yang dijalankan di lokasi.
Berdasarkan hasil konfirmasi media pada Senin (3/8/2026), M. Siregar selaku unsur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyampaikan bahwa seluruh kebutuhan belanja operasional dapur ditanggung oleh mitra pelaksana atau yayasan pengelola.
“Hal ini sudah menjadi kesepakatan antara Kepala SPPG dengan pihak yayasan,” ujar M. Siregar melalui pesan tertulis.
Yayasan MSN melalui pengelola dapur yang diwakili Hermansyah disebut telah beberapa kali dihubungi untuk dimintai penjelasan mengenai penggunaan anggaran operasional tersebut. Namun hingga informasi ini disampaikan, permintaan konfirmasi belum memperoleh tanggapan.
Belum adanya penjelasan dari pihak pengelola membuat pertanyaan mengenai transparansi penggunaan anggaran terus berkembang. Publik menilai keterbukaan informasi diperlukan agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat dipahami secara utuh oleh masyarakat.
Sorotan terhadap pengelolaan anggaran ini muncul di tengah informasi mengenai hasil temuan Badan Gizi Nasional (BGN) yang mencatat terdapat 414 titik SPPG menerima anggaran namun tidak beroperasi atau tercatat menggunakan rekening ganda.
Informasi tersebut mendorong meningkatnya perhatian masyarakat terhadap tata kelola anggaran program MBG di berbagai daerah.
Meski demikian, belum terdapat informasi yang menyatakan bahwa dapur MBG di Kecamatan Panai Tengah memiliki keterkaitan dengan temuan BGN tersebut. Kedua hal tersebut merupakan informasi yang berdiri sendiri.
Transparansi anggaran MBG kini menjadi tuntutan sejumlah pihak. Masyarakat berharap pemerintah melakukan pemeriksaan administratif terhadap pengelolaan keuangan apabila dinilai diperlukan, guna memastikan penggunaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
Sejumlah kalangan juga mendorong agar auditor internal pemerintah, auditor eksternal negara, maupun lembaga pengawas yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap dokumen keuangan apabila terdapat dasar hukum dan kewenangan untuk itu. Langkah tersebut dinilai penting sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Di sisi lain, muncul pula harapan agar aparat penegak hukum melakukan tindak lanjut apabila pada kemudian hari ditemukan indikasi pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan resmi.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan dari aparat penegak hukum mengenai adanya penyelidikan ataupun penyidikan terkait pengelolaan anggaran dapur MBG di Kecamatan Panai Tengah.
Publik berharap keterbukaan informasi dapat segera dilakukan sehingga pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang menjadi sasaran program. (Red)
