PEKANBARU | mikanews — Presiden Prabowo Subianto menegaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau harus dimulai sejak munculnya hotspot. Pemerintah diminta bergerak cepat agar titik panas tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.
Presiden Prabowo menyampaikan arahan tersebut saat memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Riau, Pekanbaru, Senin, 24 Agustus 2026.
Dalam rapat itu, Prabowo meminta seluruh jajaran pemerintah segera mengambil tindakan ketika menemukan hotspot. Pencegahan dinilai lebih penting daripada menunggu api membesar dan sulit dikendalikan.
Salah satu langkah yang ditekankan adalah pembangunan sumur bor di lokasi yang terdeteksi memiliki potensi kebakaran. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan apabila kondisi lahan mulai terbakar.
Selain tindakan di lapangan, Presiden Prabowo meminta edukasi kepada masyarakat diperkuat hingga tingkat desa. Masyarakat perlu memahami bahwa pembakaran lahan dilarang dan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan, kesehatan, serta aktivitas ekonomi.
Prabowo juga memberikan perhatian khusus terhadap dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran lahan.
Kepolisian, kejaksaan, dan unsur intelijen diminta melakukan penyelidikan secara serius apabila ditemukan indikasi korporasi terlibat dalam karhutla.
Presiden menegaskan tindakan hukum harus diberikan apabila bukti keterlibatan perusahaan ditemukan. Sanksi yang disebutkan dalam arahan tersebut termasuk pencabutan izin usaha dan proses hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab.
“Pencegahan sejak dini adalah kunci. Dan bagi siapa saja — termasuk korporasi — yang terbukti membakar lahan, tidak ada kompromi. Izin akan dicabut dan proses hukum akan dijalankan,” tegas Prabowo.
Penanganan dari udara juga tetap menjadi bagian dari strategi pemerintah. Penggunaan helikopter waterbombing serta tim Pasukan Reaksi Penanggulangan Cepat (PRCPB), termasuk penerjun freefall, dioptimalkan untuk membantu menangani kebakaran di lokasi yang membutuhkan respons cepat.
Pemerintah menggabungkan pencegahan di darat dengan penanganan dari udara. Strategi tersebut diarahkan untuk mempercepat pengendalian api sekaligus mencegah penyebarannya.
Kunjungan Presiden Prabowo ke Riau menunjukkan perhatian langsung pemerintah terhadap persoalan karhutla. Penanganan tidak hanya diarahkan pada pemadaman api, tetapi juga pencegahan hotspot dan penindakan terhadap pihak yang terbukti menyebabkan kebakaran. (Red)
