YOGYAKARTA | mikanews — Sri Sultan Hamengkubuwono X menegaskan bahwa pengelolaan pertanahan di Indonesia tidak boleh hanya bertumpu pada teknologi dan kemampuan teknis. Insan pertanahan juga harus memahami manusia, sejarah, kebudayaan, serta nilai kemanusiaan yang melekat pada setiap tanah.
Pesan tersebut disampaikan Sri Sultan dalam upacara wisuda Politeknik Agraria STPN pada Sabtu, 5 September 2026. Sambutan itu dibacakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti.
Menurut Sri Sultan, tanah bagi bangsa Indonesia bukan sekadar objek pengukuran, peta, atau batas wilayah. Tanah juga berkaitan dengan jati diri, sejarah perjuangan, dan kehidupan masyarakat.
Karena itu, kemampuan membaca peta harus berjalan beriringan dengan kemampuan memahami masyarakat yang hidup di atas dan di sekitar tanah tersebut.
Sri Sultan menekankan bahwa insan pertanahan harus cakap menggunakan teknologi, tetapi tetap mampu mempertimbangkan rasa keadilan. Mereka juga harus memegang regulasi secara teguh tanpa mengabaikan sejarah dan kebudayaan masyarakat.
Pandangan terhadap tanah, menurut Sri Sultan, juga tidak sama di setiap wilayah Indonesia. Tanah memiliki nilai sosial dan budaya yang kuat serta diwariskan antargenerasi.
Di Yogyakarta dan Jawa, terdapat filosofi Hamemayu Hayuning Bawana yang menekankan kewajiban manusia menjaga kelestarian dan keindahan alam untuk mewujudkan keadilan serta kesejahteraan.
Di Minangkabau, konsep Harta Pusaka Tinggi menempatkan tanah ulayat sebagai warisan yang tidak dimiliki secara perseorangan, tetapi dijaga untuk kepentingan kaum dan keturunan.
Sementara di Bali, prinsip Tri Hita Karana menghubungkan pengelolaan lahan dan air dengan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan.
Di wilayah Indonesia Timur, tanah dipahami sebagai ruang hidup bersama yang berkaitan erat dengan identitas sosial dan adat istiadat masyarakat.
Sri Sultan menilai keberagaman cara pandang tersebut bukan hambatan dalam tata kelola pertanahan. Sebaliknya, keragaman itu merupakan kekayaan yang harus dipahami dalam penyusunan regulasi dan kebijakan.
Teknologi, kata Sri Sultan, juga harus digunakan secara tepat tanpa kehilangan kepekaan terhadap kondisi masyarakat.
Dalam pandangannya, ilmu pertanahan memiliki posisi strategis karena tidak hanya berkaitan dengan ukuran, batas, dan peta. Bidang tersebut juga menjadi penghubung antara kepastian hukum dengan kehidupan masyarakat.
Kepastian hak atas tanah dan keamanan penguasaan tanah disebut memiliki kaitan erat dengan kesejahteraan rakyat serta kelestarian lingkungan hidup.
Kepada para wisudawan dan wisudawati Politeknik Agraria STPN, Sri Sultan berpesan agar setiap pekerjaan administrasi pertanahan tidak dipandang sebatas urusan dokumen.
Di balik setiap dokumen pertanahan, terdapat harapan dan kehidupan warga yang bergantung pada pelayanan tersebut.
Sri Sultan juga mengingatkan agar setiap pengukuran menghasilkan kepastian, setiap pemetaan menciptakan keteraturan, dan setiap pelayanan memberikan ketentraman sosial.
Pesan tersebut menjadi penekanan bahwa kemampuan teknis dan teknologi dalam bidang pertanahan harus berjalan bersama pemahaman terhadap manusia dan budaya.
Para lulusan diharapkan mampu membawa ilmu pertanahan ke tengah masyarakat dengan sikap rendah hati serta mewujudkan tata kelola yang tidak hanya tepat secara teknis dan sah secara hukum, tetapi juga adil serta selaras dengan nilai budaya bangsa. (PD)
