Jakarta | mikanews — FKPPI memasuki usia ke-48 dengan pesan tegas: organisasi keluarga besar putra-putri purnawirawan serta putra-putri TNI–Polri tersebut harus tetap menjadi wadah perjuangan bangsa, bukan kendaraan politik untuk mengejar kekuasaan.
Penegasan itu disampaikan Bambang Soesatyo atau Bamsoet dalam peringatan HUT ke-48 Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI–Polri (FKPPI) di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu, 12 September 2026.
Bamsoet, yang merupakan Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Ketua MPR RI ke-15, sekaligus Wakil Ketua Umum dan Kepala Badan Bela Negara FKPPI, mengatakan organisasi tersebut lahir dari semangat pengabdian dan nilai yang diwariskan keluarga besar TNI dan Polri.
Karena itu, menurut Bamsoet, FKPPI harus menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan politik praktis.
“FKPPI adalah alat perjuangan, bukan kendaraan politik untuk mencari kekuasaan. FKPPI harus berdiri di atas kepentingan bangsa dan negara,” tegas Bamsoet.
Ia menekankan bahwa anggota FKPPI tetap memiliki hak untuk menentukan pilihan politik masing-masing. Namun, perbedaan pilihan tersebut tidak boleh mengubah arah perjuangan organisasi.
“Anggotanya boleh memiliki pilihan politik yang berbeda, namun begitu berada di dalam wadah ini, yang diperjuangkan adalah kepentingan rakyat, kepentingan bangsa, dan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” lanjutnya.
Peringatan HUT ke-48 itu dihadiri Ketua Umum FKPPI Pontjo Sutowo, Sekretaris Jenderal Anna R. Legawati, Ketua Dewan Penasihat Duddy Makmun Murod, serta jajaran pengurus pusat dan ketua-sekretaris FKPPI dari berbagai provinsi di Indonesia.
Memasuki usia 48 tahun, Bamsoet mendorong FKPPI melakukan pembaruan dan transformasi agar mampu menjadi organisasi yang lebih modern.
Menurutnya, FKPPI memiliki modal sosial, jaringan yang luas, dan semangat kebangsaan yang dapat menjadi kekuatan sipil strategis dalam menjaga persatuan serta memperkuat ketahanan nasional.
Bamsoet juga menilai semangat bela negara perlu diterjemahkan ke dalam tindakan nyata yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.
Ia menyebut penguatan ekonomi kerakyatan, penciptaan lapangan kerja, kewirausahaan, ketahanan pangan dan energi, literasi digital, serta perlindungan masyarakat dari berbagai ancaman nonmiliter sebagai bagian dari bentuk bela negara pada masa kini.
“Bela negara tidak selalu berarti mengangkat senjata,” ujar Bamsoet.
Menurutnya, masyarakat dapat menjalankan bela negara melalui profesi dan keahlian masing-masing. Pengusaha yang membuka lapangan kerja, petani yang meningkatkan produksi, anak muda yang membangun usaha berbasis teknologi, akademisi yang menghasilkan inovasi, serta masyarakat yang menolak berita bohong dan menjaga kerukunan disebut sebagai bagian dari kontribusi terhadap negara.
Bamsoet menilai tantangan ketahanan nasional saat ini semakin kompleks. Ancaman tidak hanya berbentuk serangan bersenjata, tetapi juga dapat muncul melalui tekanan ekonomi, persaingan perdagangan, gangguan pasokan kebutuhan pokok, ketergantungan teknologi, serangan siber, berita bohong, perubahan iklim, krisis pangan dan energi, hingga kesenjangan sosial.
Karena itu, ia mendorong pemahaman bela negara yang lebih luas. Setiap warga, kata Bamsoet, dapat memberikan kontribusi sesuai kemampuan, keahlian, dan profesinya.
Dalam pidatonya, Bamsoet juga mengutip data resmi Badan Pusat Statistik mengenai kondisi ekonomi Indonesia. Berdasarkan data yang disebutkannya, ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026 tumbuh 5,29 persen secara tahunan, sedangkan pertumbuhan semester I 2026 mencapai 5,45 persen.
Pada periode yang sama, Produk Domestik Bruto atas dasar harga berlaku disebut mencapai Rp6.552,1 triliun.
Namun, Bamsoet juga menyoroti masih adanya persoalan kemiskinan. Ia menyebut sekitar 22,93 juta orang atau 8,07 persen penduduk berada di bawah garis kemiskinan pada Maret 2026.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup dinilai dari tingginya pertumbuhan ekonomi. Ukuran lainnya adalah sejauh mana pertumbuhan tersebut memberikan dampak langsung terhadap masyarakat.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan PDB yang tinggi, melainkan seberapa besar dampaknya terasa bagi rakyat,” kata Bamsoet.
Ia berharap kemajuan ekonomi dapat tercermin melalui peningkatan lapangan kerja, pendapatan masyarakat, penguatan usaha mikro dan kecil, penurunan kemiskinan, serta berkurangnya kesenjangan.
Agenda transformasi FKPPI juga diarahkan kepada generasi muda. Bamsoet mendorong putra-putri keluarga besar TNI–Polri mendapatkan akses terhadap pendidikan, keterampilan, teknologi, kewirausahaan, dan kepemimpinan.
FKPPI, menurutnya, dapat menjadi penghubung antara generasi muda dengan dunia pendidikan, industri, lembaga keuangan, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, serta komunitas profesional.
Akses yang diharapkan terbuka mencakup pelatihan, sertifikasi, permodalan, pemasaran, hingga kesempatan berkarier dan berkarya.
“Generasi muda FKPPI harus menjadi penerus nilai luhur sekaligus pencipta masa depan,” tegasnya.
Bamsoet berharap FKPPI mampu melahirkan generasi muda yang tidak hanya meneruskan nilai pengabdian keluarga besar TNI–Polri, tetapi juga menjadi pengusaha, tenaga ahli, pemimpin, ilmuwan, seniman, dan tokoh masyarakat.
Dengan agenda tersebut, HUT ke-48 FKPPI tidak hanya menjadi momentum peringatan usia organisasi. Perayaan tersebut sekaligus menjadi penegasan arah perjuangan FKPPI: mempertahankan jati diri kebangsaan, memperkuat bela negara, dan mendorong kontribusi sosial-ekonomi yang nyata bagi masyarakat. (Red)
