Pasaman Barat | Mikanews : Fasilitas umum yang seharusnya menjadi kebanggaan warga justru memunculkan keprihatinan. RSUD Pratama Ujung Gading di Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, tampak tidak terawat.
Hal itu terlihat jelas saat Warga melintasi jalan raya ujung Gading-air bangis, pasangan gipsum yang mulai berjatuhan dan hanya tinggal rangka, serta ditumbuhi oleh rumput dan tanaman liar di depannya yang tumbuh subur.
Saat tim Mikanews meninjau lokasi, kondisi pagar yang tinggal rangka memicu pertanyaan mendasar, hingga memicu munculnya kekhawatiran warga.
Banyak warga yang mempertanyakan, mengapa material gipsum, yang jelas tidak tahan terhadap paparan cuaca terbuka justru dipasang di area luar ruangan.
Pekerjaan ini bahkan telah dinyatakan diterima dalam proses Serah Terima Pertama (PHO).
Warga yang ditemui menyampaikan kekecewaannya dengan nada yang cukup keras.
“Bagaimana mungkin pekerjaan seburuk ini bisa diterima? Ini bukan sekadar kekurangan, ini sungguh merugikan uang rakyat. Semua pihak yang terlibat dari pelaksana hingga yang menyetujui pembayarannya, harus bertanggung jawab,” ungkap salah satu warga sekitar.
Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana ketidakberesan dalam pelaksanaan pembangunan dapat menimbulkan kerugian keuangan negara, tidak hanya secara materiil, tetapi juga menghambat kemanfaatan fasilitas yang seharusnya dinikmati masyarakat.
Setiap rupiah yang dikeluarkan berasal dari uang rakyat, sehingga hasil akhirnya pun harus benar-benar bermanfaat dan tahan lama.
Peran masyarakat sebagai kontrol bersama:
Kejadian ini diharapkan menjadi pelajaran berharga.
Masyarakat diimbau untuk lebih aktif menjadi pengawas pelaksanaan pembangunan di lingkungannya.
Jika menemukan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, berkualitas rendah, atau berindikasi masalah, jangan ragu untuk menyampaikannya secara terbuka dan bertanggung jawab.
Mikanews hadir sebagai wadah yang siap mempublikasikan laporan masyarakat terkait dugaan ketidakberesan yang berpotensi merugikan keuangan negara, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan verifikasi fakta.
Transparansi dan pengawasan bersama adalah kunci agar pembangunan benar-benar sampai ke tangan masyarakat. (Red)
