BUKITTINGGI | mikanews – Kabupaten Agam didorong menjadi daerah percontohan nasional dalam pengentasan kemiskinan berbasis nagari. Senator RI asal Sumatera Barat, Irman Gusman, menawarkan strategi terpadu yang menitikberatkan pada penguatan ekonomi keluarga, pemberdayaan masyarakat, serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat perantauan.
Gagasan tersebut disampaikan Irman Gusman saat menjadi pembicara utama (keynote speaker) dalam Seminar Pengentasan Kemiskinan Berbasis Nagari di Istana Bung Hatta, Bukittinggi, Jumat (6/11/2026).
Menurut Irman, pengentasan kemiskinan tidak boleh hanya berorientasi pada penyaluran bantuan sosial. Lebih dari itu, program pemerintah harus mampu meningkatkan pendapatan keluarga, membuka lapangan pekerjaan, menjaga keberlangsungan pendidikan anak, serta memastikan masyarakat memiliki akses terhadap layanan kesehatan.
“Keberhasilan pengentasan kemiskinan harus terasa sampai di meja makan masyarakat; penghasilan membaik, anak-anak tetap sekolah, dan orang yang sakit bisa berobat,” ungkap Irman Gusman.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pembangunan harus terlihat dari perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat, bukan sekadar angka dan jumlah program yang telah dilaksanakan.
Irman Gusman menyoroti kondisi kemiskinan di Kabupaten Agam yang masih membutuhkan perhatian serius.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2025 yang disampaikan dalam materi seminar, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Agam tercatat sekitar 30.570 jiwa atau 5,97 persen dari total penduduk.
Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata kemiskinan Provinsi Sumatera Barat sebesar 5,35 persen. Namun, persentasenya masih berada di bawah angka kemiskinan nasional yang mencapai 8,47 persen pada periode yang sama.
Irman Gusman, yang pernah menjabat Ketua DPD RI periode 2009–2016, mengingatkan bahwa persoalan kemiskinan tidak cukup diukur melalui persentase penduduk miskin.
Kedalaman kemiskinan dan kerentanan keluarga yang baru sedikit berada di atas garis kemiskinan juga harus menjadi perhatian. Sebab, kondisi ekonomi keluarga dapat kembali memburuk ketika menghadapi sakit, kehilangan pekerjaan, gagal panen, atau bencana.
Selain itu, masyarakat berpenghasilan rendah masih menghadapi persoalan keterbatasan modal usaha, rendahnya produktivitas, dan sulitnya menjangkau pasar.
Karena itu, perlindungan sosial harus berjalan beriringan dengan pemberdayaan ekonomi agar keluarga tidak terus bergantung pada bantuan, tetapi mampu membangun sumber penghasilan yang berkelanjutan.
Untuk mempercepat penanganan kemiskinan, Irman mengusulkan Kabupaten Agam menggunakan pendekatan pembangunan terpadu dengan melibatkan 16 kecamatan dan 92 nagari.
Dalam konsep tersebut, nagari ditempatkan sebagai pusat pendataan, pendampingan, dan pengembangan usaha produktif masyarakat.
Sementara itu, camat berperan sebagai koordinator yang menyelaraskan kebutuhan nagari dengan dukungan perangkat daerah dan berbagai mitra pembangunan.
Pendataan keluarga penerima program juga perlu diperkuat melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), disertai verifikasi langsung di lapangan.
Langkah tersebut penting agar bantuan sosial dan program pemberdayaan benar-benar diterima keluarga yang membutuhkan.
Irman juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh unsur masyarakat Minangkabau, mulai dari ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, pemuda, hingga lembaga kemasyarakatan.
“Nagari tidak boleh hanya menjadi penerima program. Nagari harus menjadi pusat penggerak perubahan ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Dalam pemaparannya, Irman Gusman menawarkan enam strategi utama yang dapat menjadi landasan pengentasan kemiskinan secara terukur dan berkelanjutan di Kabupaten Agam.
1. Membangun kolaborasi multipihak
Pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga sosial, dan masyarakat perlu bekerja dalam satu koordinasi. Setiap pihak harus memiliki peran yang jelas agar program tidak berjalan sendiri-sendiri.
2. Memperkuat kemitraan ranah dan rantau
Jaringan masyarakat Minangkabau di perantauan perlu dilibatkan melalui kontribusi keahlian, jaringan usaha, pengalaman, dan kemampuan investasi untuk mendukung pembangunan nagari.
3. Membangun holding ekonomi nagari
Kegiatan ekonomi masyarakat perlu dihubungkan dalam satu sistem usaha produktif, mulai dari produksi, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran. Dengan cara ini, produk masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk menjangkau pasar.
4. Meningkatkan keterampilan dan pemberdayaan masyarakat
Pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, pengembangan Nagari Creative Hub, serta pendekatan Smart Surau menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan kemampuan dan kreativitas masyarakat.
5. Mengintegrasikan berbagai sumber pembiayaan
Pendanaan program dapat didukung melalui anggaran pemerintah, zakat produktif melalui BAZNAS, pembiayaan lembaga keuangan, dukungan dunia usaha, serta investasi masyarakat perantauan sesuai ketentuan masing-masing.
6. Mendorong inovasi dan pemasaran digital
Pemanfaatan teknologi, pengembangan produk lokal, inkubasi bisnis, dan pemasaran digital perlu diperkuat agar usaha masyarakat mampu berkembang dan memiliki jangkauan pasar yang lebih luas.
Enam strategi tersebut diarahkan untuk membangun ekonomi nagari yang produktif, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan pendapatan keluarga.
Selain menawarkan enam strategi, Irman Gusman menekankan pentingnya pendekatan graduasi kemiskinan.
Pendekatan ini bertujuan membantu keluarga keluar dari kondisi miskin secara bertahap melalui empat pilar utama.
Pertama, pemenuhan kebutuhan dasar. Kedua, penciptaan sumber pendapatan. Ketiga, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Keempat, penguatan tabungan dan investasi keluarga.
Dengan pendekatan tersebut, keluarga tidak hanya mendapatkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga didorong memiliki kemampuan ekonomi yang lebih kuat.
Irman juga mengusulkan sistem evaluasi berjenjang agar pelaksanaan program dapat dipantau secara konsisten.
Pemantauan dilakukan setiap bulan di tingkat nagari, evaluasi setiap tiga bulan di tingkat kabupaten, serta peninjauan tahunan untuk melihat keberlanjutan program.
Menurut Irman Gusman, keberhasilan pengentasan kemiskinan tidak boleh hanya dinilai dari jumlah kegiatan yang terlaksana.
Indikator yang lebih penting adalah peningkatan pendapatan bersih keluarga, terciptanya lapangan pekerjaan, keberlangsungan usaha masyarakat, serta meningkatnya ketahanan ekonomi keluarga.
Senator RI kelahiran Padang Panjang tersebut menegaskan bahwa pembangunan nasional akan lebih efektif apabila disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat di daerah.
Karena itu, aspirasi masyarakat nagari harus menjadi bagian penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan.
“Suara nagari harus ikut menentukan arah pembangunan,” menjadi salah satu pesan penting yang disampaikan Irman dalam seminar tersebut.
Irman Gusman berharap Kabupaten Agam mampu mengembangkan model pengentasan kemiskinan berbasis nagari yang memiliki ukuran keberhasilan jelas, dapat dievaluasi, dan berkelanjutan.
Jika berhasil diterapkan, pengalaman tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi daerah lain yang ingin mengembangkan pendekatan serupa.
Pada akhirnya, tujuan pengentasan kemiskinan bukan sekadar menurunkan persentase penduduk miskin. Lebih dari itu, upaya tersebut harus mampu melahirkan keluarga mandiri, memperkuat ekonomi nagari, membuka peluang usaha, serta memberikan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat.
“Tujuan akhirnya bukan sekadar menurunkan angka kemiskinan, tetapi membangun keluarga yang mandiri, ekonomi nagari yang produktif, dan masyarakat yang memiliki masa depan lebih baik,” tutup Irman Gusman. (Red)
