PASAMAN BARAT, mikanews.id – Pengembangan Pelabuhan Teluk Tapang di Kabupaten Pasaman Barat tidak hanya menghadapi pekerjaan pembangunan fisik, tetapi juga membutuhkan kepastian kesiapan kawasan. Dua hal tersebut menjadi perhatian Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, saat meninjau progres pembangunan pelabuhan bersama Wakil Bupati Pasaman Barat, M. Ihpan, Kamis (5/11/2026).
Dalam peninjauan itu, pembangunan fasilitas darat senilai Rp83 miliar yang dibiayai Kementerian Perhubungan menjadi salah satu fokus utama. Pemerintah ingin memastikan pekerjaan yang sedang berlangsung berjalan sesuai rencana dan dapat dilanjutkan dengan pembangunan fasilitas pendukung.
Kunjungan tersebut dilakukan setelah Gubernur Mahyeldi meresmikan gedung baru SMKN 1 Sasak Ranah Pasisie. Sejumlah pemangku kepentingan terkait turut mengikuti peninjauan di kawasan pelabuhan.
Anggaran Rp83 Miliar Belum Menuntaskan Seluruh Kebutuhan
Mahyeldi menjelaskan, pembangunan fasilitas darat yang sedang dikerjakan merupakan bagian dari tahapan pengembangan Pelabuhan Teluk Tapang.
Menurutnya, masih terdapat sejumlah pekerjaan lanjutan yang diperlukan agar pelabuhan dapat beroperasi secara optimal. Karena itu, pembangunan tidak berhenti pada fasilitas yang sedang dikerjakan saat ini.
“Hari ini kita sengaja meninjau Pelabuhan Teluk Tapang karena tahun ini terdapat pekerjaan pembangunan. Ke depan, masih ada tahapan pembangunan lanjutan, termasuk sejumlah fasilitas pendukung yang dibutuhkan untuk menunjang operasional pelabuhan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian fasilitas darat menjadi salah satu tahapan penting, tetapi belum mencakup seluruh kebutuhan pengembangan pelabuhan.
168 Hektare Lahan Jadi Persoalan Penting
Selain pembangunan fisik, kesiapan lahan seluas 168 hektare di kawasan Teluk Tapang juga menjadi perhatian Gubernur Sumbar.
Kawasan tersebut saat ini berstatus Hutan Lindung Produksi (HLP). Pemerintah mendorong proses perubahan status menjadi Hutan Produksi agar pemanfaatannya dapat mendukung pengembangan kawasan pelabuhan sesuai ketentuan yang berlaku.
Persoalan status kawasan ini menjadi bagian penting dalam rencana pengembangan Teluk Tapang. Sebab, pembangunan pelabuhan tidak hanya membutuhkan anggaran dan fasilitas, tetapi juga kepastian pemanfaatan lahan berdasarkan aturan yang berlaku.
Diharapkan Perkuat Ekonomi Pasaman Barat
Mahyeldi menilai Pelabuhan Teluk Tapang memiliki peran strategis dalam memperluas konektivitas wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Pasaman Barat.
Salah satu potensi yang disorot adalah keberadaan kawasan PTP IV yang berada tidak jauh dari lokasi pelabuhan. Kedekatan tersebut diharapkan dapat mendukung aktivitas ekonomi dan konektivitas kawasan.
Selain itu, akses masyarakat dari Kepulauan Nias menuju Pasaman Barat juga menjadi perhatian dalam pengembangan pelabuhan tersebut.
“Pemprov Sumbar sangat berharap pembangunan Teluk Tapang ini dapat mendongkrak perekonomian masyarakat Pasaman Barat. Apalagi, kawasan PTP IV berada tidak jauh dari pelabuhan ini, begitu juga saudara-saudara kita dari Nias yang kini semakin mudah mengakses Pasaman Barat. Karena itu, sarana dan prasarana pendukung lainnya masih perlu terus kita optimalkan,” ungkapnya.
Pengembangan Pelabuhan Teluk Tapang dengan demikian membutuhkan penyelesaian sejumlah tahapan, mulai dari pembangunan fasilitas darat, penyiapan lahan 168 hektare, hingga penyediaan sarana pendukung operasional.
Pemerintah berharap seluruh tahapan tersebut dapat mendukung fungsi pelabuhan sebagai pintu konektivitas dan penggerak kegiatan ekonomi di Pasaman Barat. (Aulia)
