JAKARTA | Mikanews : Gerakan Mahasiswa Kosgoro (Gema Kosgoro) menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas kebijakan tegas mencopot Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, beserta dua pejabat tinggi lainnya, yakni Sony Sondjaya dan Lodewick Pusung.
Sebagai wujud dukungan nyata, Gema Kosgoro mengirimkan karangan bunga ucapan terima kasih sekaligus harapan besar agar pembenahan menyeluruh segera dilakukan di tubuh lembaga negara tersebut.
Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Gema Kosgoro, Agus Syafrudin, menegaskan pihaknya sepenuhnya mendukung keputusan Presiden.
Menurutnya, langkah pencopotan ini adalah konsekuensi logis atas carut-marut pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sejatinya digadang-gadang sebagai program mulia, namun pelaksanaannya justru penuh cela dan jauh dari harapan publik.
“Kami mendukung penuh kebijakan Presiden. Ketiga pejabat ini harus bertanggung jawab atas kekacauan yang terjadi. Awalnya program ini sangat dinanti rakyat untuk masa depan anak bangsa, tapi kenyataannya tercemar banyak masalah. Pencopotan ini adalah awal yang baik untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat,” ujar Agus kepada awak media, Rabu (3/6/2026).
Agus menilai, persoalan yang menjerat BGN tidak terjadi begitu saja, melainkan akibat lemahnya sistem tata kelola dan hilangnya kendali pengawasan sejak program ini digulirkan.
Ia menyoroti rentetan masalah serius, mulai dari petunjuk teknis yang kerap berubah-ubah membingungkan pelaksana, maraknya dugaan praktik jual beli titik pelaksanaan, kasus keracunan makanan yang berulang, hingga proses pengadaan barang dan jasa yang di nilai tertutup serta jauh dari prinsip akuntabilitas.
Poin yang paling disayangkan dan dianggap menyakiti hati masyarakat adalah sikap yang dinilai kurang peka terhadap keselamatan anak-anak.
baca juga: Elfizon Amir: Bahaya Narkoba pada Kesehatan
“Yang paling menyedihkan adalah minimnya empati terhadap korban keracunan. Ada yang menuliskan jumlah kasus itu hanya ‘sekian persen’, seolah itu hal kecil. Belum lagi muncul sikap anti-kritik, seperti yang terjadi saat BEM UGM menyuarakan masukan. Padahal anggaran yang dipakai adalah uang negara, milik seluruh rakyat Indonesia, dan yang menjadi sasaran adalah nyawa serta kesehatan anak-anak kita,” tegasnya dengan nada tinggi.
Selain soal pelayanan, Gema Kosgoro juga menyoroti kebijakan teknis yang dianggap menjadi akar masalah, yakni tidak diwajibkannya seluruh dapur penyedia makanan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebelum beroperasi.
Menurut Agus, pengorbanan standar kualitas demi kecepatan pelaksanaan inilah yang memicu bencana kesehatan di sejumlah daerah.
“Program mulia ini ternoda karena kualitas makanan tidak dijaga ketat sejak awal.
SLHS itu syarat dasar keamanan pangan.
Kalau standar ini diabaikan, wajar saja kasus keracunan datang bertubi-tubi.
Kebijakan itu harus segera dicabut dan diperbaiki total,” tambahnya.
Di balik hiruk-pikuk pembangunan dapur umum, Gema Kosgoro juga menemukan kejanggalan yang patut diselidiki penegak hukum. Berdasarkan data yang dihimpun, pendaftaran penyedia jasa dan pembangunan dapur resmi ditutup pada November 2025 lalu.
Namun anehnya, pada Mei 2026 muncul kembali pembangunan fasilitas baru, padahal waktu pengerjaan dibatasi maksimal 45 hari.
“Pertanyaannya sederhana:
kapan mereka mendaftar kalau pintu pendaftaran sudah ditutup berbulan-bulan lamanya? Ini sangat mencurigakan dan berbau praktik jual beli kuota titik MBG. Kami minta aparat kepolisian dan BPK menelusuri jejak dokumen ini sampai tuntas dan terbuka untuk publik,” tantang Agus.
Tak kalah mengejutkan, sorotan tajam juga ditujukan pada daftar pengadaan barang dan jasa di lingkungan BGN yang dinilai tidak masuk akal.
Anggaran negara yang besar ternyata di alokasikan untuk pengadaan barang-barang remeh dan terkesan serampangan, mulai dari kaos kaki, sendok makan, sepatu, motor listrik, sertifikat halal, pengelolaan opini publik, layanan rapat daring, hingga pembuatan aplikasi yang diklaim ugal-ugalan tanpa kajian matang.
“Masyarakat sampai kaget melihat daftarnya. Dana raksasa dikucurkan tapi untuk hal-hal yang seharusnya bisa disederhanakan atau dikerjakan secara mandiri tanpa membebani negara. Semua transaksi ini wajib diaudit dan dievaluasi. Jangan sampai anggaran untuk gizi anak justru habis untuk hal yang tidak ada kaitannya langsung dengan makanan,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Gema Kosgoro berharap pergantian pucuk pimpinan menjadi titik balik kebangkitan BGN.
Perbaikan tidak boleh berhenti hanya pada penggantian nama pejabat, tetapi harus menyentuh seluruh sistem. Program Makan Bergizi Gratis harus kembali ke tujuan semula: menyehatkan anak bangsa, dikelola secara transparan, dan dijalankan oleh orang-orang yang berintegritas, berkompeten, serta siap mendengar aspirasi rakyat.
“Program MBG adalah kebijakan strategis yang sangat baik dan menyentuh langsung kebutuhan dasar. Mari kita buang orang-orang yang bekerja asal jadi, dan masukkan pemimpin yang punya komitmen menjaga kualitas dan keselamatan. Kami akan terus mengawasi langkah perbaikan ini sampai dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Agus menutup pertemuan pers tersebut.
(Red)
