Pasaman Barat | Mikanews.id – Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatra Barat memperkuat langkah pengendalian inflasi daerah melalui High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi periode Februari 2026. Kegiatan berlangsung di Auditorium Kantor Bupati Pasaman Barat, Selasa (19/5).
HLM TPID Pasaman Barat ini dihadiri unsur Forkopimda, Badan Pusat Statistik (BPS), Sekretaris Daerah, staf ahli, asisten, kepala OPD, hingga para pemangku kepentingan terkait. Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global.
Bupati Pasaman Barat, Yulianto, menegaskan bahwa pengendalian inflasi bukan sekadar menjaga harga barang tetap stabil, tetapi juga memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.
“Pengendalian inflasi bukan hanya menjaga stabilitas harga, tetapi juga menjaga daya beli masyarakat, melindungi kesejahteraan rakyat, serta memastikan roda perekonomian daerah tetap bergerak sehat dan berkelanjutan,” ujar Yulianto.
Menurut Yulianto, kondisi ekonomi global dan nasional saat ini membawa tantangan tersendiri bagi daerah. Fluktuasi harga pangan, gangguan distribusi, perubahan cuaca, hingga ketidakpastian ekonomi menjadi faktor yang harus diantisipasi bersama melalui sinergi lintas sektor.
Baca juga: Pasbar Luncurkan e-Voting Pilwana 2026, Bupati Yulianto: Sistem Aman dan Transparan
Inflasi Pasaman Barat juga dinilai berkaitan erat dengan sektor pertanian dan perdagangan yang menjadi kekuatan utama daerah. Karena itu, Pemkab Pasbar terus memperkuat ketahanan pangan melalui berbagai program strategis.
Beberapa langkah konkret yang dilakukan antara lain menjaga ketersediaan pasokan bahan pokok, memperlancar distribusi pangan, menggelar operasi pasar murah dan Gerakan Pangan Murah (GPM), hingga meningkatkan produktivitas pertanian masyarakat.
Salah satu program unggulan yang kini dijalankan adalah lomba penanaman cabai di setiap nagari. Program tersebut dinilai efektif untuk mengendalikan harga komoditas hortikultura yang sering menjadi penyumbang inflasi.
“Kami di Pasbar telah melaksanakan lomba penanaman cabai di setiap nagari. Ini salah satu langkah untuk menjaga dan mengendalikan inflasi,” kata Yulianto.
Pemkab Pasaman Barat menargetkan angka inflasi tetap berada pada rentang aman 1,5 persen hingga 3,5 persen. Untuk mencapai target tersebut, seluruh perangkat daerah diminta fokus menjaga stabilitas harga bahan pokok, memastikan stok pangan dan energi tetap tersedia, serta memperlancar distribusi barang.
Selain itu, pemerintah daerah juga rutin melakukan pemantauan harga terhadap komoditas utama seperti cabai, bawang, beras, daging, dan telur ayam ras. Jika terjadi kelangkaan stok, pemerintah akan segera menjalin kerja sama dengan daerah surplus guna menjaga pasokan tetap aman.
Yulianto menyebutkan, selama triwulan pertama tahun 2026, Pemkab Pasaman Barat telah melaksanakan sekitar delapan kali operasi pasar murah, baik bersubsidi maupun non-subsidi.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatra Barat, Mohamad Abdul Majid Ikram, mengungkapkan bahwa inflasi Sumatra Barat hingga April 2026 masih terkendali dan berada dalam target nasional sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen.
Menurutnya, capaian inflasi Pasaman Barat sebesar 1,0 persen menunjukkan hasil positif dari kerja sama seluruh pihak dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
“Ini hasil kerja keras dan sinergi antara gubernur, bupati, wali kota, TPID, Pertamina, Hiswana Migas, dan seluruh stakeholder lainnya,” ujar Ikram.
BI juga mengapresiasi program lomba penanaman cabai yang dijalankan Pemkab Pasbar karena dianggap mampu membantu menekan gejolak harga pangan.
Meski demikian, Bank Indonesia mengingatkan adanya tantangan menjelang Iduladha 1447 Hijriah. Peningkatan konsumsi masyarakat, ancaman El Nino, hingga potensi terganggunya pasokan pangan akibat penurunan produksi menjadi perhatian serius.
Selain itu, BI menilai peningkatan pendapatan petani dan pekebun, khususnya dari sektor kelapa sawit akibat penguatan dolar AS terhadap rupiah, dapat meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus memicu kenaikan konsumsi.
“Kalau pendapatan masyarakat meningkat, konsumsi juga pasti naik. Ini yang harus kita jaga bersama,” kata Ikram.
Dalam kegiatan tersebut, Pemkab Pasaman Barat juga menandatangani nota kesepahaman atau MoU dengan Perum Bulog Cabang Bukittinggi terkait pengelolaan cadangan pangan daerah. Kerja sama itu diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga stabilitas inflasi di Pasaman Barat. (Aulia)
