Jakarta | mikanews – Kasus dugaan keracunan makanan anak sekolah di Kabupaten Jayapura mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk memastikan tim gabungan lintas kementerian dan lembaga akan segera diterjunkan untuk melakukan pemeriksaan langsung di lokasi kejadian.
Kasus dugaan keracunan makanan anak sekolah Jayapura masih berada pada tahap dugaan. Karena itu, pemerintah menegaskan bahwa seluruh informasi harus diverifikasi melalui pemeriksaan lapangan sebelum diambil kesimpulan maupun langkah lanjutan.
Pernyataan tersebut disampaikan Ribka Haluk saat dikonfirmasi awak media di Jakarta. Ia menegaskan pemerintah tidak ingin berspekulasi dan memilih mengedepankan proses verifikasi agar penanganan dilakukan berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan.
“Kami akan segera turun ke Kabupaten Jayapura untuk mengecek secara langsung apa yang sebenarnya terjadi terkait dugaan keracunan makanan tersebut,” tegas Ribka.
Tim yang akan diterjunkan terdiri dari unsur Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Dalam Negeri, serta instansi terkait lainnya. Kehadiran tim gabungan bertujuan memperoleh data yang akurat mengenai peristiwa tersebut sekaligus memastikan proses penanganan terhadap para korban berjalan sesuai kebutuhan.
Selain melakukan pemeriksaan terhadap kondisi di lapangan, tim juga akan menelusuri penyebab dugaan keracunan untuk mengetahui sumber masalah secara menyeluruh. Hasil pemeriksaan akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan langkah berikutnya.
“Perwakilan BGN yang ditugaskan langsung oleh Kepala BGN, bersama tim Kemendagri dan unsur terkait akan memeriksa fakta di lapangan,” jelas Ribka.
Penyelidikan dugaan keracunan makanan di Jayapura juga akan menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemberian makan bergizi di daerah. Pemerintah ingin memastikan setiap tahapan penyediaan makanan memenuhi standar keamanan sehingga risiko kejadian serupa dapat dicegah.
Pemerintah menegaskan bahwa hak anak untuk memperoleh makanan yang sehat dan aman tetap menjadi prioritas. Karena itu, hasil pemeriksaan tim gabungan akan menjadi dasar penyempurnaan pelaksanaan program agar keamanan pangan bagi para penerima manfaat dapat terus terjaga. (Jsk)
Sumber :
Puspen Kemendagri
