Konsep rekonsiliasi peradaban yang mulai digaungkan oleh Pemimpin Spiritual Nusantara — sebagai bangsa spiritual — pantas mendapat perhatian dengan memposisikan Indonesia akan menjadi pusat dan gerakan kebangkitan kesadaran pemahaman spiritual dunia untuk bangsa-bangsa.
Karena itu, program diplomasi spiritual akan terus dimatangkan untuk memperkuat upaya terwujudnya rekonsiliasi peradaban dunia yang menjadi rujukan global bagi bangsa-bangsa agar ketertiban, perdamaian dan keharmonisan hidup dan kehidupan dunia sejahtera tanpa perseteruan dan pertikaian yang cuka sekedar untuk mengumbar nafsu keserakahan dan kerakusan harta maupun kekuasaan di bumi yang sangat sementara sifatnya.
Ekspresi dari tata Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pun tampak jelas mau mewujudkan koalisi kebangsaan yang cukup jelas dalam upaya mewujudkan koalisi peradaban melalui Kabinet Merah Putih.
Kabinet yang diisi oleh hampir semua unsur partai politik yang terus disusul dengan memperkuat dan mengukuhkannya koalisi kebangsaan untuk mewujudkan rekonsiliasi peradaban, seperti merekrut berbagai aktivis, tokoh pergerakan dari berbagai unsur dan elemen masyarakat, hingga berbagai instansi dan lembaga yang ada dalam tata pemerintah, meski jadi terkesan gemuk dan harus dibayar dengan ongkos dan biaya yang mahal.
Karena itu pula, tidak cukup alasan bagi pemerintah menjadi anti kritik hingga terkesan dianggap sebagai ancaman untuk merongrong dan menjatuhkan pemerintah, karena peran masyarakat sipil yang ada di luar lingkaran kekuasaan tetap harus dipahami dan diakui sebagai pemilik sah negeri ini.
Masyarakat sipil yang berada di luar pemerintah — atau bahkan sengaja memilih posisi berada di seberang — tidak boleh diartikan sebagai musuh, tetapi patut untuk dipahami sebagai bagian dari penyeimbang untuk menjaga tatanan kesempurnaan dari tujuan mulia membangun negara untuk bangsa, bukan untuk penguasa.
Atas dasar itu, konsep kekuasaan dalam tata pemerintahan masyarakat sipil harus dienyahkan agar dalam melaksanakan amanah rakyat yang harus diwujudkan dalam sikap dan sifat melayani, mengayomi dan melindungi harus dijaga agar sikap dan sifat arogan, kesewenang-wenangan — apalagi pengkhianatan terhadap amanah yang harus dan wajib diwujudkan demi dan untuk rakyat dapat dilakukan dengan sepenuh hati, jujur dan ikhlas sebagai wujud pengabdian yang disebut sebagai abdi negara dan pelayan atau pamong bagi seluruh rakyat.
Agaknya. atas dasar itulah Presiden Prabowo harus memilih kabinet yang gemuk dengan memperluas pembagian sektor dan bidang yang lebih banyak dalam spesifikasi yang lebih rinci — hingga acap membuat warga masyarakat terkesan bingung untuk membedakan antara peran dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Digital dengan Badan Komunikasi Pemerintah, serta sejumlah lembaga dan instansi baru dengan fungsi dan peran yang kerap membingungkan hingga tampak tumpang-tindih antara instansi dan lembaga yang baru itu dengan instansi dan lembaga yang lain, sungguh sulit untuk dihindari dan dipahami.
Jumlah Kementerian yang semakin banyak — belum lagi dengan wakil menteri yang ganda — seakan seperti truk kontainer yang sarat beban sehingga harus memiliki dobel gardan untuk menarik dan mendorong gerak dan kecepatan serta kekuatan yang maha dahsyat.
Boleh jadi strategi pilihan ini merupakan cara dari upaya membangun rekonsiliasi peradaban melalui beragam bentuk koalisi partai politik. beragam tokoh dan aktivis pergerakan, lintas suku, agama dan latar belakang ilmu dan profesi dari berbagai elemen yang ada dalam masyarakat.
Cerminan dari upaya membangun koalisi menuju rekonsiliasi peradaban baru dalam tata pemerintahan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, boleh jadi dapat menjadi pilot proyek yang sukses sebagai model dari tata kelola pemerintahan masa depan yang lebih beradab — efektif dan efisien — meski harus ditanggung dengan ongkos yang mahal serta tata manajemen pemerintahan yang cukup berat.
Tapi, toh tetap perlu untuk dicoba dan terus dilakukan. Sebab perubahan besar hanya dapat diharapkan dengan keberanian untuk melakukannya. Soal untung dan rugi — sukses atau kegagalan — adalah konsekuensi logis dari keinginan untuk perubahan.
Jacob Ereste, Banten, 2 Oktober 2026
