PASAMAN BARAT, Mikanews.id | Kesabaran masyarakat Simpang Ampek dan sekitarnya atau mungkin se kabupaten telah mencapai titik didih.
Selama hampir tiga bulan, warga Pasaman Barat terjebak dalam siklus kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite dan Solar yang seolah tak berujung.
Di tengah absennya aparat petugas keamanan, terlihat Jerigen ‘Sultan’ Borong Stok, tak terkendali, bahkan kenderaan roda dua dan roda empat dengan tangki modifikasi ikut antri, membuat Warga terpaksa beli Pertalite Rp15 Ribu di ketengan.
Puncaknya terjadi pada Jumat (14/8/2026), di mana antrean kendaraan di SPBU Batang Toman, Simpang Empat, kabupaten Pasaman Barat mengular hingga ribuan meter, melumpuhkan aktivitas ekonomi dan menimbulkan kemacetan parah di Jalan Raya Simpang Empat – Manggopoh.
Ini bukan sekadar masalah teknis distribusi, ini adalah ujian nyata bagi pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.
Ketika rakyat harus mengantre berjam-jam demi bahan bakar pokok, sementara indikasi penyelewengan stok mencuat ke permukaan, pertanyaan besar muncul:
Di mana peran pengawasan?
Paradoks Kelangkaan:
Warga Antre, Jerigen Borong dampingi tangki modifikasi, merupakan fakta di lapangan menunjukkan kontras yang menyakitkan.
Sementara ribuan warga sipil, pelajar, dan pekerja harus rela menunggu hingga berjam-jam hanya untuk mendapatkan jatah terbatas, sejumlah jerigen berukuran besar terlihat hilir-mudik mengisi BBM dalam volume masif.
“Sudah hampir tiga bulan seperti ini. Saya lihat ada pengisian BBM ke jerigen dalam jumlah banyak. Kalau tidak ada ‘lampu hijau’ dari atasan, mana mungkin karyawan berani melakukan itu?” keluh Ical, warga Simpang Tiga, dengan nada kesal.
Klaim warga ini diperkuat oleh pengakuan seorang petugas SPBU, Icha, yang menyatakan bahwa pengisian jerigen tersebut dilakukan berdasarkan surat izin yang ditanda-tangani langsung oleh Kepala SPBU Batang Toman.
Pernyataan ini semakin memicu amarah publik.
Jika alokasi untuk jerigen diprioritaskan atas nama “izin resmi”, maka hak warga kecil yang mengantre sejak subuh menjadi terabaikan.
Apakah mekanisme distribusi ini masih berpihak pada keadilan sosial?
Dampak Ekonomi: Munculnya Mafia Pertamini
Kelangkaan di SPBU resmi melahirkan pasar gelap.
Warga terpaksa membeli BBM dari pengecer liar atau “Pertamini” dengan harga selangit, berkisar Rp14.000 hingga Rp15.000 per liter, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Beban ekonomi ini terasa berat bagi keluarga menengah ke bawah yang bergantung pada transportasi umum atau ojek online.
Kondisi serupa juga terjadi di SPBU Sariak, yang stoknya dikabarkan habis total pada pukul 11.00 WIB.
Dengan demikian, opsi alternatif bagi warga pun tertutup rapat.
Absennya Aparat:
Siapa yang Menjaga Ketertiban?
Yang lebih memprihatinkan adalah minimnya kehadiran aparat kepolisian di lokasi kemacetan.
Pantauan di lapangan menunjukkan kosongnya personel polisi yang bertugas mengatur lalu lintas atau mengawasi potensi penimbunan BBM.
Dalam situasi kritis seperti ini, kehadiran Polri seharusnya tidak hanya sebagai simbol, tetapi sebagai penjaga ketertiban umum dan penegak hukum terhadap potensi pelanggaran distribusi BBM bersubsidi.
Desakan Tegas untuk Pemerintah dan Pertamina
Masyarakat Pasaman Barat menuntut langkah konkret, bukan sekadar janji.
Kami mendesak:
Pertamina & Pemerintah Daerah, Segera lakukan audit mendalam terhadap distribusi BBM di SPBU Batang Toman dan sekitarnya.
Transparansi data stok dan alokasi jerigen harus dibuka untuk publik.
Aparat Penegak Hukum:
Polresta Pasaman Barat diminta turun tangan menyelidiki dugaan penimbunan dan penyelewangan BBM subsidi.
Izin tertulis dari Kepala SPBU bukanlah tameng untuk mengabaikan hak konstitusional warga negara atas energi yang adil.
Solusi Jangka Pendek:
Tambah frekuensi pengiriman tangki BBM dan batasi pembelian per kendaraan pribadi secara ketat menggunakan aplikasi MyPertamina untuk mencegah penimbunan.
Kelangkaan BBM bukan bencana alam, melainkan kegagalan manajemen dan pengawasan.
Rakyat lelah mengantre.
Rakyat lelah dibohongi.
Saatnya pemerintah dan penegak hukum membuktikan bahwa mereka hadir untuk melayani, bukan hanya menonton.
Mana suara mu saat mengambil hati rakyat dulu, *BERGERAK BERDAMPAK?
(Yelpi)
