PASAMAN BARAT | Mikanews.Id — Program pembangunan bantuan jamban keluarga Tahun Anggaran 2026 mulai direalisasikan di Nagari Suko Mananti Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Tahap awal program ditandai dengan penetapan empat titik lokasi pembangunan pada rumah warga calon penerima bantuan.
Penetapan lokasi dilakukan melalui koordinasi perangkat Nagari Suko Mananti Aua Kuniang, Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus), konsultan perencanaan Nino Afrisandi, tim pendamping Kecamatan Pasaman Jon Hendri Satria, serta Penjabat (Pj.) Wali Nagari Suko Mananti Aua Kuniang Zulmai Putra. Unsur Bhabinkamtibmas turut dilibatkan dalam koordinasi dan pengawasan kegiatan di lapangan.
Tim terkait turun langsung melakukan pengecekan kondisi rumah dan lingkungan calon penerima bantuan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan titik pembangunan sesuai dengan kondisi faktual, kebutuhan warga, serta ketentuan pelaksanaan program.
Pj. Wali Nagari Suko Mananti Aua Kuniang, Zulmai Putra, mengatakan pembangunan tahap awal akan dilaksanakan pada empat titik rumah warga yang telah ditetapkan berdasarkan hasil pengecekan lapangan.
“Untuk tahap awal, pembangunan jamban keluarga ini akan dilaksanakan di empat titik. Penetapan lokasi dilakukan terlebih dahulu dengan melihat kondisi dan kebutuhan warga di lapangan,” ujar Zulmai Putra.
Menurut Zulmai, pengecekan dan penetapan lokasi merupakan tahapan penting sebelum pembangunan fisik dimulai. Selain memastikan kesesuaian titik pembangunan, proses tersebut juga dimaksudkan agar bantuan benar-benar diberikan sesuai peruntukan dan dapat dimanfaatkan oleh keluarga penerima.
Program pembangunan jamban keluarga menjadi salah satu langkah dalam meningkatkan kualitas sanitasi masyarakat. Keberadaan fasilitas jamban yang layak tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan dasar keluarga, tetapi juga berhubungan dengan kebersihan lingkungan permukiman dan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat.
Pemerintah Nagari Suko Mananti Aua Kuniang bersama Bamus, konsultan perencanaan, tim pendamping kecamatan, serta unsur terkait berkomitmen mengawal pelaksanaan program secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Setelah empat titik ditetapkan, pembangunan fisik diharapkan segera dilaksanakan agar fasilitas sanitasi tersebut dapat dimanfaatkan warga dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas lingkungan permukiman.(Akhir)
