PASAMAN BARAT, Mikanews.id |Â Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memperkuat program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) sebagai upaya meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap persoalan kependudukan, keluarga berencana, kesehatan, hingga lingkungan.
Penguatan tersebut dilakukan melalui Sosialisasi Sekolah Siaga Kependudukan Tingkat Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2026 yang digelar di Aula Kantor Bupati Pasaman Barat, Senin (26/10).
Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Pasaman Barat itu dibuka Bupati Pasaman Barat yang diwakili Asisten III, Harlina Syahputri.
Sosialisasi tersebut menghadirkan narasumber dari BKKBN Provinsi Sumatera Barat dan tim kerja pengendalian penduduk.
SSK Tidak Tambah Mata Pelajaran
Harlina Syahputri mengatakan pembangunan kependudukan merupakan bagian penting dari pembangunan nasional dan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
Menurutnya, penduduk tidak hanya menjadi objek pembangunan. Penduduk juga merupakan modal dasar sekaligus subjek utama yang menentukan keberhasilan pembangunan.
Karena itu, pembangunan tidak cukup hanya diarahkan pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga harus menjadi perhatian.
Harlina menilai generasi muda, khususnya remaja, memiliki posisi strategis dalam menentukan masa depan Pasaman Barat dan mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.
Bonus demografi, kata dia, harus dipersiapkan melalui pendidikan berkualitas, peningkatan kesehatan, pembentukan karakter, serta pengembangan keterampilan.
Program Sekolah Siaga Kependudukan menjadi salah satu langkah untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai dinamika kependudukan dan kaitannya dengan kehidupan sehari-hari.
Materi tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan hingga lingkungan.
Harlina berharap sosialisasi itu dapat menyamakan pemahaman para pihak dalam menjalankan SSK, termasuk mengintegrasikan materi kependudukan secara kreatif dalam pembelajaran.
Peran guru sebagai fasilitator juga diharapkan semakin kuat. Selain itu, pelaksanaan SSK membutuhkan kolaborasi lintas sektor serta pemantauan dan evaluasi secara berkala.
Cegah Pernikahan Dini hingga Stunting
Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, Dedi Agustanto, mengatakan bonus demografi merupakan peluang sekaligus tantangan yang harus dipersiapkan sejak dini.
Menurut Dedi, SSK memungkinkan isu kependudukan masuk dalam pembelajaran sehari-hari tanpa menambah beban kurikulum atau membuat mata pelajaran baru.
Materi yang dapat diintegrasikan antara lain dinamika kependudukan, kesehatan reproduksi, pendewasaan usia perkawinan, pencegahan pernikahan dini, pencegahan stunting, serta pelestarian lingkungan.
Dedi menilai guru memiliki peran penting dalam memberikan edukasi tersebut kepada generasi muda.
Karena itu, isu kependudukan perlu diperkenalkan sejak pendidikan tingkat SD, SMP hingga SMA.
Selain mendorong pencegahan pernikahan dini dan stunting, edukasi tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kepedulian peserta didik terhadap lingkungan.
Pelaksanaan SSK juga disebut sejalan dengan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) yang disusun lintas sektor.
Program tersebut diharapkan mendukung pencapaian sejumlah indikator pembangunan, termasuk penurunan angka kematian ibu dan bayi, percepatan penurunan stunting, peningkatan lama sekolah, serta peningkatan ketertiban administrasi kependudukan.
28 Sekolah Sudah Diadvokasi
Kepala DPPKBP3A Pasaman Barat, Armen, dalam laporannya menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan advokasi kepada 28 sekolah dari jenjang SD hingga SMA untuk mendorong penerapan SSK di satuan pendidikan.
Advokasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemahaman sekolah mengenai konsep dan manfaat Sekolah Siaga Kependudukan.
Selain itu, kegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat koordinasi antara BKKBN, Kementerian Agama, Cabang Dinas Pendidikan, pengawas sekolah dan pemangku kepentingan terkait.
Armen menegaskan materi kependudukan dapat dimasukkan ke dalam pembelajaran maupun muatan lokal yang sudah tersedia.
Dengan demikian, penerapan SSK tidak harus dilakukan dengan menambah mata pelajaran baru.
Ia menyebut peserta yang mengikuti kegiatan tersebut mencapai hampir 80 persen dari jumlah undangan.
Armen berharap peserta yang hadir dapat meneruskan materi sosialisasi sekaligus mendorong penerapan SSK di sekolah masing-masing.
Pada kegiatan itu, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat juga menyerahkan sertifikat apresiasi Sekolah Siaga Kependudukan Tahun 2025 kepada SMP Negeri 1 Pasaman.
Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas pelaksanaan program Sekolah Siaga Kependudukan di sekolah tersebut.(Aulia)
