JAKARTA | mikanews– Skema top up Transfer ke Daerah (TKD) yang tengah disiapkan pemerintah mendapat dukungan dari Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Baktiar Najamudin. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi solusi bagi pemerintah daerah yang selama ini memiliki kapasitas fiskal rendah dan menghadapi tekanan dalam mengelola anggaran.
Skema top up TKD dinilai mampu memberikan ruang fiskal yang lebih sehat bagi daerah. Sultan mengatakan, penyesuaian anggaran berbasis kondisi fiskal merupakan langkah tepat untuk menjawab tantangan pembangunan yang berbeda di setiap daerah.
“Kami menyambut baik dan mengapresiasi respons kebijakan pemerintah ini. Penyesuaian TKD berbasis kondisi ruang fiskal memungkinkan pemerintah daerah meniadakan potensi kebijakan penyesuaian pegawai di daerah,” ujar Sultan dalam keterangan resminya, Selasa (28/7).
Mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu menilai kebijakan tersebut menunjukkan pemerintah mulai memperhatikan kondisi riil keuangan daerah. Selama ini, kata dia, tidak semua pemerintah daerah memiliki kemampuan fiskal yang sama dalam membiayai pelayanan publik dan kebutuhan belanja pegawai.
Skema top up TKD juga dinilai menjadi jawaban atas berbagai aspirasi yang disampaikan kepala daerah kepada DPD RI. Sultan mengungkapkan banyak gubernur dan bupati mengeluhkan semakin sempitnya ruang fiskal akibat tingginya kebutuhan belanja pegawai, sementara tuntutan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat terus meningkat.
“Sebagai wakil daerah, harus kami akui bahwa terdapat banyak aspirasi dari para bupati dan gubernur yang merasa kesulitan dalam mengatur belanja pegawai daerah di tengah tingginya tuntutan peningkatan pelayanan publik dasar di daerah,” katanya.
Sultan berharap tambahan anggaran melalui mekanisme top up tidak hanya membantu menjaga keseimbangan keuangan daerah, tetapi juga mendorong pemerintah daerah lebih cermat dalam menyusun perencanaan anggaran. Menurutnya, alokasi belanja yang lebih proporsional akan memperkuat efektivitas penggunaan APBD.
Ia optimistis dukungan fiskal dari pemerintah pusat dapat menjadi pemicu bagi daerah untuk meningkatkan produktivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian, pemerintah daerah tidak hanya bergantung pada transfer pusat, tetapi juga semakin terdorong menggali potensi pendapatan daerah secara optimal.
Ke depan, Sultan berharap kualitas perencanaan pendapatan dan belanja daerah terus meningkat sehingga setiap tambahan anggaran benar-benar mampu memperkuat pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.
Sumber : SIARAN PERS Ketua DPD RI
