Jakarta, mikanews.id — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto dorong penguatan peran local champion dan pemberdayaan berbasis komunitas untuk mempercepat penataan kawasan permukiman kumuh di Indonesia. Pendekatan akar rumput dapat memberikan dampak nyata dibandingkan mengandalkan mekanisme birokrasi top-down.
“Sering kali pendekatan local champion lebih efektif dibanding top down, birokratis dari yang berjalannya berliku,” ujar Bima, dalam Forum Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu di Auditorium Soemitro Djojohadikusumo, Jakarta, Senin (14/9/2026).
Ia mengatakan, keberhasilan penataan lingkungan membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
Semangat tersebut tercermin dalam Gerakan Indonesia ASRI. Berdasarkan rekapitulasi pelaksanaannya, sebanyak 72,34 persen atau 395 pemerintah daerah telah aktif melaporkan kegiatan penataan dan kebersihan lingkungan.
Bima menegaskan, bahwa penanganan permukiman kumuh tidak semata-mata berorientasi pada perbaikan fisik rumah.
Upaya tersebut perlu diarahkan pada pembangunan kawasan secara menyeluruh dengan melibatkan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan.
Sebagai gambaran peran Local Champion dalam penataan permukiman, Bima mencontohkan RT 08 Malaka Jaya, Jakarta Timur, yang berhasil bertransformasi dari lorong gersang menjadi kawasan hijau mandiri energi melalui aksi swadaya warga.
Menurutnya, keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa inisiatif masyarakat dapat menjadi kekuatan dalam membenahi lingkungan sekaligus menjadi rujukan bagi daerah lain.
Bima pun mendorong agar praktik baik seperti di Malaka Jaya dapat direplikasi secara lebih luas dengan menyesuaikan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah.
“Mudah-mudahan kita bisa angkat kesuksesan kawasan seperti Malaka Jaya ini menjadi best practice yang bisa diduplikasi tidak saja di Jakarta, tetapi di kota-kota lain di Indonesia,” pungkasnya.
Untuk diketahui, kegiatan tersebut turut dihadiri di antaranya Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta jajaran pimpinan kementerian/lembaga dan kepala daerah se-Indonesia. (rel/gmz)
