JAKARTA | mikanews – Badan Gizi Nasional (BGN) mulai melakukan pembersihan besar-besaran terhadap data penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah mendapat arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi syarat.
BGN menargetkan proses penataan ulang seluruh basis data penerima manfaat selesai dalam waktu satu bulan. Evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola program sekaligus memastikan anggaran negara digunakan secara tepat sasaran.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengatakan pihaknya mendapat mandat langsung dari Presiden untuk melakukan koreksi menyeluruh terhadap data penerima MBG. Saat ini tercatat sebanyak 62,7 juta orang masuk dalam daftar calon penerima manfaat.
Namun, angka tersebut dinilai masih memerlukan penyisiran karena diduga terdapat data ganda maupun penerima yang tidak lagi sesuai dengan kriteria program.
“Kami mendapat mandat dari Bapak Presiden untuk mempertajam tata kelola ini dalam batas waktu satu bulan. Saya yakin setelah dilakukan penyisiran menyeluruh, jumlah penerima yang benar-benar berhak nantinya akan mengalami penurunan yang signifikan,” kata Agustina dalam konferensi pers, Selasa (21/7/2026).
BGN menegaskan proses pembersihan data tidak dilakukan secara sepihak. Verifikasi akan dilakukan melalui pencocokan dengan berbagai basis data resmi milik pemerintah agar hasilnya lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Data yang akan digunakan dalam proses verifikasi meliputi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), data kependudukan, hingga catatan kesehatan masyarakat. Langkah tersebut bertujuan menghilangkan data yang tidak valid maupun duplikasi penerima.
Melalui proses tersebut, pemerintah ingin memastikan bantuan Makan Bergizi Gratis hanya diberikan kepada kelompok yang menjadi prioritas, yaitu anak sekolah, ibu hamil, serta balita dari keluarga kurang mampu yang memang membutuhkan dukungan gizi.
Selain melakukan pembenahan data, BGN juga mengevaluasi seluruh sistem pelaksanaan program di lapangan. Perbaikan dilakukan mulai dari standar kandungan gizi, kualitas bahan makanan, hingga mekanisme distribusi kepada penerima manfaat.
Evaluasi tersebut menjadi respons atas berbagai masukan yang muncul selama tahap awal pelaksanaan program. Pemerintah ingin memastikan kualitas layanan terus meningkat sehingga manfaat program dapat dirasakan secara optimal.
Langkah pembenahan menyeluruh ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjadikan Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu fondasi dalam menekan angka stunting serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam jangka panjang.
Hasil verifikasi yang ditargetkan rampung dalam satu bulan ke depan kini menjadi perhatian publik. Proses tersebut diharapkan mampu menghadirkan data penerima yang lebih akurat, memperkuat transparansi, serta meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran negara bagi masyarakat yang benar-benar berhak menerima manfaat.
