Payakumbuh | Mikanews : Gelombang kemarahan insan pers se-Sumatera Barat meledak di Kota Payakumbuh, Kamis (30/7/2026).
Ratusan jurnalis dari Aliansi Wartawan Sumatera Barat (AWSB) yang datang bergelombang dari Padang, Bukittinggi, Solok, Agam, hingga Padang Pariaman, tidak datang untuk bersilaturahmi.
Mereka datang untuk menagih harga diri profesi yang diinjak-injak oleh arogansi kekuasaan. Tuntutan mereka tunggal dan bulat: Pencopotan Segera Kepala Satpol PP Payakumbuh, Dewi Novita.
Aksi ini bukan sekadar protes biasa, melainkan peringatan merah bagi seluruh pejabat publik di Sumatera Barat: Jangan pernah meremehkan pilar keempat demokrasi.
Tindakan pelecehan dan penghinaan sistematis yang dilontarkan Dewi Novita melalui media sosial (TikTok, Instagram, Facebook) terhadap wartawan dinilai sebagai bentuk kesewenang-wenangan yang melampaui batas etika ASN dan merusak tatanan negara.
Ultimatum Terakhir Bagi Wali Kota Zulmaeta
Suasana di ruang audiensi terasa mencekam. Para wartawan menolak basa-basi birokrasi yang sering dijadikan tameng untuk mengulur waktu.
Ketua AWSB, Yenni Laura, menegaskan bahwa kehadiran lintas daerah ini adalah ultimatum terakhir bagi Wali Kota Payakumbuh, Dr. Zulmaeta.
“Kami tidak akan pernah terima profesi jurnalis dilecehkan semena-mena oleh pejabat pemerintah. Ini bukan lagi urusan pribadi, tapi bukti nyata lemahnya pembinaan dan kepemimpinan Walikota. Menghina pers sama dengan menghancurkan sendi-sendi demokrasi. Jika atasan tidak mampu mendidik bawahan, maka atasanlah yang gagal memimpin,” tegas Yenni dengan nada tinggi.
Mengutip pepatah Minang, “Jangan pula gara-gara mancik saikua, rusak padi sa-lumbuang”, Yenni mengingatkan bahwa satu oknum arogan seperti Dewi Novita telah mencoreng nama baik seluruh pemerintahan Kota Payakumbuh.
Dengan merujuk pada UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan nilai dasar BerAKHLAK, pelanggaran kode etik oleh pejabat Eselon II ini wajib berujung pada sanksi maksimal: Pemberhentian.
Zulkifli Nasution: “Dia Tidak Layak Pegang Jabatan, Copot Sekarang!”
Kritik paling pedas datang dari Pimpinan Redaksi Mikanews, Zulkifli Nasution.
Dalam pernyataannya yang viral, ia membongkar topeng moralitas pejabat tersebut.
“Dewi Novita lupa diri. Ia merasa seperti penguasa mutlak yang boleh menghina profesi orang lain seenaknya. Perilakunya yang melecehkan wartawan di media sosial membuktikan ia tak punya budi pekerti sama sekali dan tidak layak memegang jabatan apapun,” ungkap Zulkifli.
Ia menambahkan, diamnya Pemkot Payakumbuh adalah bentuk pembiaran yang berbahaya.
“Pejabat seperti dia tidak pantas melayani rakyat, bahkan tidak pantas disebut pelayan masyarakat. Jika Pemkot Payakumbuh masih diam saja, berarti mereka membenarkan sikap arogan dan tidak beradab ini. Copot sekarang juga sebelum nama baik pemerintahan hancur total!”
Peringatan Keras: Jangan Main Kucing-Kucingan!
Aliansi Wartawan Sumatera Barat mengeluarkan pernyataan sikap yang tegas dan tanpa kompromi kepada Pemerintah Kota Payakumbuh:
“Kami peringatkan Pemkot Payakumbuh: Jangan bertele-tele, jangan main kucing-kucingan, dan jangan menunda keputusan. Ambil sikap tegas hari ini juga! Keterlambatan menindaklanjuti hanya akan dianggap sebagai pembiaran terhadap kesalahan besar. Rakyat menunggu bukti nyata, bukan sekadar janji manis.”
Dalam audiensi tersebut, Wali Kota Dr. Zulmaeta absen. Perwakilan diserahkan kepada Kepala Dinas Kominfo, Kurniawan Syah Putra, yang hanya berjanji menyampaikan aspirasi. Janji ini ditolak mentah-mentah oleh para jurnalis sebagai alasan klasik birokrasi yang lamban.
Ega Yudistira: Menghina Wartawan = Menutup Akses Kebenaran
Ketua MOI Solok, Ega Yudistira, turut memperkuat barisan kritik. Ia mengingatkan bahwa pejabat publik adalah pelayan, bukan pemilik kekuasaan.
“Wartawan bekerja mencari fakta demi kebutuhan informasi rakyat. Menghina profesi ini berarti Anda menutup akses masyarakat terhadap kebenaran. Jika pejabat tidak bisa menjaga tutur kata di ruang publik, bagaimana kita bisa percaya ia mampu menjaga ketertiban masyarakat?” tanya Ega retoris.
Ancaman Balik: Kami Akan Kembali Turun!
Menutup aksi protes, Yenni Laura memberikan ancaman jelas bagi birokrasi yang abai.
“Kami datang dari berbagai penjuru Sumatera Barat hanya untuk satu hal: menuntut sanksi tegas hingga pencopotan. Kami tidak akan pernah diam. Jika aspirasi kami diabaikan, kami berjanji akan kembali turun ke Payakumbuh dengan jumlah yang lebih besar dan tekanan yang lebih keras.”
Langkah solidaritas ini mengirimkan pesan kuat: Era di mana pejabat bisa menghina pers tanpa konsekuensi telah berakhir.
Mata publik kini tertuju pada Wali Kota Payakumbuh.
Apakah beliau akan berani mengambil keputusan tegas demi integritas pemerintahan, atau justru tenggelam dalam pusaran arogansi bawahannya? (Red)
