Jakarta | Mikanews : Kepolisian Republik Indonesia terus memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dengan mendekatkan upaya perlindungan lingkungan langsung ke tengah masyarakat.
Sebanyak 322 personel Satgas Edukasi, Penyuluhan, dan Pencegahan Karhutla gelombang kedua resmi diberangkatkan ke empat wilayah rawan, yaitu Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur, pada Senin (7/9/2026).
Pemberangkatan ini merupakan kelanjutan dari langkah serupa yang telah dilakukan sebelumnya, di mana 189 peserta didik telah lebih dulu bertugas di lapangan.
Gelombang kedua ini disusun untuk menjaga kesinambungan dan keberlanjutan kegiatan, serta memastikan pengawasan dan penyuluhan tetap berjalan berkelanjutan sesuai kebutuhan situasi setempat.
Personel yang dikirim terdiri dari 64 peserta Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi, 207 peserta Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah, 29 peserta Sekolah Persiapan Pengembangan Kepemimpinan, serta 22 tenaga pendamping.
Mereka akan bertugas selama 10 hari, atau disesuaikan dengan perkembangan kondisi di lokasi masing-masing.
Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komjen Pol. Dedi Prasetyo, menegaskan bahwa penanganan Karhutla tidak cukup hanya mengandalkan penindakan hukum setelah kebakaran terjadi.
Kunci utama keberhasilan pengendalian justru terletak pada kesadaran dan kemampuan masyarakat mencegah potensi bahaya sejak dini.
“Rekan‑rekan harus benar‑benar hadir di tengah masyarakat. Bangun komunikasi yang baik, berikan pemahaman, dan ajak masyarakat bersama‑sama melakukan pencegahan sejak dini,” ujar Wakapolri saat memberikan pembekalan sebelum keberangkatan.
Ia juga mengingatkan agar seluruh petugas tidak bersikap menggurui, melainkan menggunakan pendekatan yang humanis dan akrab.
“Datanglah dengan pendekatan yang baik. Dengarkan keluh kesah warga, pahami karakteristik dan kondisi wilayahnya, baru sampaikan edukasi dengan bahasa dan cara yang mudah dimengerti,” tambahnya.
Menurut Wakapolri, masyarakat bukan sekadar sasaran atau objek penanganan, melainkan bagian paling utama dari solusi.
Oleh sebab itu, jaringan pencegahan harus melibatkan berbagai pihak mulai dari Bhabinkamtibmas, Babinsa, kelompok Masyarakat Peduli Api, kepala desa, hingga tokoh adat dan pemuka masyarakat.
Materi yang disampaikan pun diarahkan pada langkah‑langkah nyata:
mulai dari tidak melakukan pembakaran lahan, menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, hingga segera melaporkan titik panas atau potensi bahaya yang terlihat.
“Karhutla bukan hanya urusan Polri atau pemerintah semata. Ini tanggung jawab kita semua. Partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci agar bahaya dapat dicegah sebelum api menjalar dan menjadi bencana besar,” tegasnya.
Selain tugas penyuluhan, para peserta pendidikan kepemimpinan ini juga ditugaskan untuk mengamati secara langsung bagaimana organisasi bekerja di tingkat bawah, bagaimana kebijakan diterapkan, serta apa saja akar persoalan yang dihadapi warga di lapangan.
Hasil pengamatan ini diharapkan menjadi masukan berharga untuk penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan efektif di masa mendatang.
Dengan hadirnya petugas di tengah masyarakat dan pendekatan yang mengutamakan kebersamaan, Polri berharap kesadaran menjaga lingkungan semakin tumbuh kuat, sehingga upaya pencegahan Karhutla benar‑benar berjalan berkelanjutan dan melahirkan wilayah yang aman, bersih, dan lestari.
(Red)
