Sumatra Utara | Mikanews : Waspadai TPPO Berkedok Lowongan Kerja di Luar Negeri, demikian seruan yang disampaikan oleh Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Sumatera Utara (PW IPNU Sumut), Sarwani Siagian.
Dikatakannya, PW IPNU Sumut juga peringatkan untuk tingkatkan kewaspadaan terhadap TPPO Berkedok Operator Judi Online di Kamboja dan Myanmar sebab ini sangat berbahaya buat generasi muda.
Sarwani juga menghimbau pemuda – pemudi Sumatera Utara untuk waspada terhadap modus TPPO yang bekerja sebagai operator industri judi online di Negara Kamboja dan Myanmar.
Banyaknya PMI ilegal asal Sumatera Utara yang bekerja sebagai operator judi online di Negara Kamboja dan Myanmar, telah meresahkan masyarakat Sumut.
Umumnya mereka yang bekerja tersebut merupakan warga berusia produktif yakni pada kisaran angka 18 s/d 35 tahun serta memiliki pendidikan tinggi.
Mereka di rekrut melalui Online Scam dari situs jejaring sosial dengan iming – iming gaji tinggi dan diberikan fasilitas yang baik.
Namun, tidak sedikit kisah memilukan yang di alami oleh WNI yang bekerja sebagai operator judi online karena industri tersebut menggunakan target.
Apabila target ini tidak tercapai, maka WNI tersebut akan di siksa oleh perusahaan yang mempekerjakannya.
Demikian Juga terhadap kasus TPPO yang telah memberikan dampak buruk bagi korban mulai dari fisik, psikologis, keluarga dan hingga lingkungan korban bertempat tinggal.
PW IPNU Sumut menilai bahwa hal tersebut merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang telah mencoreng nama bangsa, untuk itu Pemerintah harus serius dalam menanganinya.
IPNU Sumut akan terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar lebih
memahami bahaya TPPO.
“Untuk itu kita akan selalu ikut serta, mendukung Pemerintah dan Stakeholder terkait dalam melakukan monitoring, pengawasan dan penegakan hukum terhadap kasus TPPO Judi Online guna memberikan perlindungan bagi warga kita,” ungkapnya.
Terakhir, Ketua IPNU Sumut menuturkan harapannya kepada Pemerintah untuk melakukan diplomasi khusus serta melakukan langkah serius guna mengatasi pesatnya angka masuk WNI ke Kamboja dan Myanmar.
“apa lagi mengingat ke-dua negara tersebut tidak terdaftar sebagai penempatan pekerja migran Indonesia,” ujarnya mengakhiri.*Mika.Â
(Red)
