PADANG, MIKANEWS.ID — Dana perantau Minangkabau yang diperkirakan mencapai Rp20 triliun disoroti sebagai potensi besar untuk membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat (Sumbar).
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan potensi dana tersebut perlu diarahkan agar tidak hanya digunakan untuk konsumsi, tetapi juga masuk ke investasi produktif dan pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat jangka panjang.
Hal itu disampaikan Bima Arya saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemantapan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Sumbar di Auditorium Gubernuran, Senin (2/11/2026).
Menurut Bima, dana dari perantau dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan alternatif bagi daerah. Namun, potensi tersebut membutuhkan strategi agar mampu menggerakkan aktivitas ekonomi secara berkelanjutan.
“Potensi dana rantau ini perlu dimaksimalkan agar memberikan manfaat jangka panjang, termasuk untuk investasi dan infrastruktur. Setiap daerah juga harus mampu mengenali potensinya dan membangun ekosistem pertumbuhan ekonomi sesuai karakteristik masing-masing,” ujar Bima.
Sumbar Bidik Pertumbuhan 8 Persen
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mendorong seluruh kabupaten dan kota mempercepat investasi, memperkuat hilirisasi, serta mengoptimalkan sektor unggulan masing-masing daerah.
Langkah tersebut diarahkan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi Sumbar sebesar 8 persen pada 2029.
Mahyeldi mengatakan percepatan ekonomi juga menjadi bagian dari upaya pemulihan Sumbar setelah terdampak bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025.
Ekonomi Sumbar pada 2025 tercatat tumbuh 3,37 persen. Pada periode yang sama, kerusakan dan kerugian akibat bencana diperkirakan mencapai Rp33,527 triliun.
Sementara kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi diperkirakan mencapai Rp21,45 triliun.
Dampak bencana tersebut cukup besar karena enam daerah terdampak memberikan kontribusi sekitar 58,9 persen terhadap perekonomian Sumbar.
Ekonomi Mulai Bangkit
Meski menghadapi tekanan akibat bencana, Mahyeldi menyebut perekonomian Sumbar mulai menunjukkan pemulihan.
Pada triwulan I 2026, ekonomi Sumbar tumbuh 5,02 persen. Pada triwulan II 2026, pertumbuhan tercatat 4,54 persen.
Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Sumbar pada semester I 2026 mencapai 4,77 persen.
Mahyeldi menilai momentum tersebut harus dijaga dan diperkuat melalui peningkatan produktivitas pertanian, hilirisasi, pengembangan UMKM, konektivitas antarwilayah, percepatan investasi, serta belanja pemerintah yang memiliki daya ungkit terhadap perekonomian.
“Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya menjadi angka dalam statistik atau perencanaan, melainkan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kita ingin pertumbuhan itu berdampak pada peningkatan kesempatan kerja, pendapatan, penurunan kemiskinan, dan penguatan daya beli masyarakat,” tegas Mahyeldi.
Daerah Diminta Susun Langkah Konkret
Mahyeldi meminta setiap kabupaten dan kota segera menyusun langkah konkret sesuai potensi dan persoalan daerah masing-masing.
Langkah tersebut harus mencakup lokasi program, penanggung jawab, jadwal pelaksanaan, kebutuhan anggaran, hingga dukungan lintas pemerintahan.
Menurutnya, koordinasi tersebut harus menghasilkan tindakan nyata, terutama dalam memperkuat investasi, meningkatkan produktivitas, mengembangkan hilirisasi, dan mempererat keterhubungan ekonomi antarwilayah.
UMKM Harus Masuk Rantai Industri
Dalam rapat tersebut, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, menekankan pentingnya membangun ekosistem usaha sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Menurut Sonny, besarnya jumlah UMKM harus diikuti dengan keterhubungan terhadap industri berskala besar.
Dengan keterhubungan tersebut, pelaku UMKM tidak hanya berdiri sebagai usaha kecil yang berjalan sendiri, tetapi dapat menjadi bagian dari rantai pasok industri.
Sonny mencontohkan Jepang yang mampu mempertahankan keterlibatan UMKM dalam industri otomotif melalui jaringan pemasok suku cadang dan komponen.
Pola tersebut dinilai dapat menjadi pembelajaran bagi daerah dalam mengembangkan sektor unggulan dengan memperkuat hubungan antarpelaku usaha.
Data Jadi Kunci Kebijakan
Sonny juga menekankan pentingnya data ekonomi yang akurat untuk menentukan arah kebijakan.
Menurutnya, data diperlukan untuk mengidentifikasi sumber pertumbuhan ekonomi sekaligus menentukan langkah yang tepat.
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 menjadi salah satu instrumen untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi dan potensi ekonomi.
Ia meminta BPS di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota memperkuat koordinasi dengan kepala daerah serta organisasi perangkat daerah (OPD).
Dengan strategi tersebut, potensi dana perantau, investasi, UMKM, industri, dan sektor unggulan daerah diharapkan dapat dihubungkan dalam satu ekosistem ekonomi yang mampu mendorong pertumbuhan Sumbar secara lebih kuat dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat. (Red)
