Pasaman Barat | Mikanews.id – Bupati Pasaman Barat Yulianto menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam memperkuat pengawasan dan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar tepat sasaran. Komitmen itu disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) di Auditorium Istana Gubernur Sumatera Barat, Kamis (4/6).
Rakor yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah itu dihadiri para bupati dan wali kota se-Sumatera Barat, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumatera Barat, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), serta PT Pertamina Patra Niaga Wilayah Sumatera Barat. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Yulianto didampingi Kepala Bagian Sumber Daya Alam Setdakab Pasaman Barat Ferrawati.
Pertemuan strategis tersebut digelar sebagai langkah cepat pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan dalam merespons maraknya penyalahgunaan BBM subsidi jenis solar dan Pertalite yang berdampak pada antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Sumatera Barat.
Fenomena tersebut dinilai tidak hanya mengganggu kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpotensi menghambat aktivitas ekonomi akibat distribusi BBM subsidi yang tidak tepat sasaran.
Dalam arahannya, Gubernur Mahyeldi bersama BPH Migas dan Pertamina menekankan tiga langkah utama yang harus segera dilaksanakan seluruh daerah.
Baca juga:Â Residivis Sabu, Dibekuk, Diamankan di Sungai Beremas
Pertama, memperketat pengawasan dan pengendalian distribusi BBM subsidi di setiap SPBU guna mencegah terjadinya penyimpangan.
Kedua, memperkuat sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan tegas terhadap pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Ketiga, meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah, penyalur BBM, dan instansi terkait agar kuota BBM subsidi dapat disalurkan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima.
Melalui rakor tersebut, Mahyeldi berharap seluruh kepala daerah di Sumatera Barat segera mengimplementasikan strategi pengawasan yang lebih efektif di wilayah masing-masing guna menekan praktik penyalahgunaan BBM subsidi. (Aulia)
