PASAMAN BARAT | Mikanews.id – Jagat media sosial diisukan dengan kabar adanya aksi mogok kerja yang melibatkan puluhan tenaga medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasaman Barat. Menanggapi isu yang berkembang liar tersebut, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pasaman Barat, dr. Gina, akhirnya memberikan respons.
Saat dikonfirmasi oleh awak media pada Rabu (3/6/2026), dr. Gina membenarkan bahwa informasi mengenai aksi mogok kerja oleh 24 dokter tersebut memang benar adanya. Kendati demikian, pihak Dinas Kesehatan belum bisa membeberkan secara rinci mengenai akar permasalahan tersebut.
“Benar, informasi yang beredar itu memang ada,” kata dr. Gina melalui pesan singkat WhatsApp, Rabu (3/6/2026).
Dinkes Masih Koordinasi dengan Bupati Pasaman Barat
Hingga saat ini, alasan mendasar di balik mosi tidak percaya atau aksi mogok yang dilakukan oleh para dokter spesialis maupun umum di RSUD tersebut masih menyisakan tanda tanya. Pihak manajemen rumah sakit dan Dinas Kesehatan dilaporkan tengah melakukan rapat internal mendalam untuk memetakan situasi.
dr. Gina menambahkan bahwa pihaknya sedang berkomunikasi intensif dengan kepala daerah guna mengambil langkah penyelesaian terbaik agar tidak mengganggu pelayanan publik.
Baca juga:Â Fera Susanti, Juara Menulis Cerita Anak Dwibahasa
“Namun untuk saat ini saya belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut karena masih berkoordinasi dengan pimpinan, dalam hal ini Bupati Pasaman Barat,” tambah dr. Gina.
Masyarakat Diminta Tunggu Pernyataan Resmi Pemda
Sebelumnya, kabar mogok kerja massal ini sempat memicu kekhawatiran di tengah masyarakat Pasaman Barat, khususnya bagi para pasien yang membutuhkan layanan kesehatan di RSUD. Berbagai spekulasi pun bermunculan di platform digital sejak Rabu pagi.
Meski isu ini sudah dikonfirmasi kebenarannya oleh Kadinkes, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat sendiri belum merilis pernyataan tertulis resmi terkait kronologi maupun dampak langsung aksi ini terhadap operasional harian rumah sakit.
Masyarakat mengimbau agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu sekunder yang belum jelas kebenarannya di media sosial, sembari menunggu keputusan dan keterangan pers resmi dari pihak pemerintah daerah. RMS
