Padang | Mikanews : Kualitas demokrasi Indonesia dinilai tengah menghadapi tantangan serius dengan adanya tren penurunan pada berbagai indikator, mulai dari Indeks Demokrasi Indonesia hingga indeks pemberantasan korupsi.
Anggota DPD RI Irman Gusman mengingatkan, di tengah gejala tersebut, pers yang profesional dan independen adalah pilar terakhir yang mampu menjaga keseimbangan serta akal sehat berbangsa dan bernegara.
Pandangan ini disampaikannya dalam Dialog ASANTARA bersama jajaran Pengurus DPN Asosiasi Media Online Nusantara (ASANTARA) di Kota Padang, Kamis (23/7/2026).
Irman menyoroti melemahnya fungsi pengawasan lembaga legislatif yang dinilai makin terpengaruh kepentingan partai maupun kekuatan oligarki.
“Untung masih ada pilar keempat demokrasi, yaitu pers. Namun taruhannya adalah kualitas berita. Pers harus tetap akurat, independen, dan berpihak sepenuhnya pada kepentingan publik,” tegasnya.
Ia mengingatkan demokrasi adalah proses panjang yang butuh komitmen dan etika, bukan hasil instan.
Khusus untuk Sumatera Barat, Irman melihat kehidupan sosial masyarakat Minangkabau masih relatif kondusif, namun laju pembangunan ekonomi belum sebanding dengan potensi yang dimiliki.
Salah satu penghambatnya, kata dia, adalah sisa-sisa budaya feodal yang memperlambat lahirnya inovasi dan kepemimpinan progresif.
Untuk memacu pertumbuhan, pariwisata harus dijadikan sektor unggulan dengan memanfaatkan kekayaan alam, budaya, dan sejarah secara maksimal.
Soal tanah ulayat, Irman meminta agar tidak lagi dipandang sebagai penghalang investasi, melainkan bisa dibuka lewat skema kemitraan, sewa, atau kerja sama yang tetap menjamin hak masyarakat adat.
Terakhir, ia mengajak masyarakat berhenti bergantung sepenuhnya pada pemerintah.
“Daerah akan maju lebih cepat jika masyarakat berani berusaha dan berkolaborasi. Pemerintah berperan penting, tetapi kemajuan tak boleh hanya menunggu campur tangan negara,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPN ASANTARA Drs. H. Marlis, MM, C.Med, menegaskan pesan Irman menjadi cermin bagi insan pers.
“Kita tak boleh hanya berlomba soal kecepatan tayang. Akurasi, kedalaman analisis, dan keberimbangan jauh lebih krusial. Saat demokrasi diuji, media harus menjadi benteng yang menjaga fakta, bukan memperlebar jurang perpecahan,” tandasnya.
Melalui Dialog ASANTARA, organisasi berkomitmen terus menghadirkan ruang diskusi yang memperkaya wawasan jurnalis sekaligus memperkuat peran media sebagai pilar demokrasi yang sejati.
(IS)
