Jakarta | Mikanews : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di kawasan Jabodetabek pada Senin, 14 September 2026.
Dalam operasi tersebut, tim penyidik berhasil mengamankan 17 orang yang diduga terlibat dugaan korupsi terkait pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor.
Di antara 17 orang yang diamankan adalah Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Kepala Kantor Pertanahan Tangerang, seorang politisi Partai Golkar asal Bogor berinisial FA, mantan Wakil Bupati di Jawa Tengah, serta dua Kepala Seksi yakni Ani Suryanto (AR) dan Jimamun Miam.
Dalam operasi senyap tersebut, KPK menemukan dan menyita barang bukti berupa uang tunai rupiah dan valuta asing yang dikemas rapi dalam sekitar 20 koper dan boks kardus.
Nilai total diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah, meskipun nominal pasti masih dalam proses penghitungan tim penyidik.
Operasi ini diduga berkaitan erat dengan dugaan penyelewengan dalam proses pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di wilayah Kabupaten Bogor, serta adanya dugaan penerimaan hadiah atau aliran dana yang tidak sah terkait layanan pertanahan tersebut.
Penangkapan dilakukan di berbagai lokasi di kawasan Jabodetabek, sedangkan para tersangka kini sudah dibawa ke gedung KPK untuk dimintai keterangan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, seluruh pihak yang diamankan saat ini sedang menjalani pemeriksaan awal guna menyusun kronologi dan mengkonstruksikan perkara secara utuh.
“Keterangan mereka sangat dibutuhkan untuk penjelasan awal dalam tahap penyelidikan ini,” ujarnya pada Selasa (15/9/2026).
Kasus ini menjadi sorotan penting karena menyangkut layanan pertanahan yang menyentuh kepentingan masyarakat luas.
KPK berkomitmen menindaklanjuti proses hukum secara transparan dan akan terus mengumumkan perkembangan terbaru kepada publik.
(Red)
