MATARAM || mikanews – Perubahan iklim dan keterbatasan kemampuan fiskal menjadi tantangan besar yang dihadapi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Untuk memperkuat kualitas pengambilan keputusan, pemerintah menyiapkan 15 dokumen kebijakan (policy brief) berbasis data yang akan menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah.
Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap perubahan iklim melalui kebijakan yang disusun berdasarkan hasil kajian, data, dan rekomendasi yang dapat diterapkan secara nyata.
Dalam kesempatan tersebut, perwakilan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam menghadapi dampak perubahan iklim.
Karena itu, proses perencanaan pembangunan harus ditopang oleh data yang akurat, kolaborasi lintas sektor, serta kemampuan merespons perubahan secara cepat.
Untuk mendukung kebutuhan tersebut, BSKDN tengah mengembangkan Policy Hub, sebuah platform yang mengintegrasikan data, pengetahuan, dan rekomendasi kebijakan dari tingkat pusat hingga pemerintah daerah. Platform ini diharapkan mampu mempercepat proses penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Perwakilan BSKDN menjelaskan bahwa policy brief bukan sekadar ringkasan hasil penelitian, melainkan instrumen strategis yang menghubungkan hasil kajian dengan keputusan para pemimpin.
“Policy brief bukan sekadar ringkasan riset, melainkan jembatan strategis antara hasil kajian dan keputusan pemimpin. Dokumen ini harus mampu menjelaskan masalah secara singkat, berdasar bukti kuat, menawarkan opsi, serta memberikan rekomendasi yang nyata dan bisa dilaksanakan,” tegas perwakilan BSKDN.
Sementara itu, Provincial Lead Program SKALA NTB, Anja Kusuma, mengatakan peningkatan kapasitas para analis kebijakan terus menjadi perhatian. Sebanyak 15 policy brief yang disusun melalui pelatihan sepanjang 2024 telah melewati proses penelaahan bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI dan para ahli sebelum dibukukan.
Dokumen tersebut selanjutnya akan diserahkan secara resmi kepada Pemerintah Provinsi NTB sebagai referensi dalam penyusunan kebijakan pembangunan di berbagai sektor.
Dalam lokakarya terbaru, para peserta memfokuskan pembahasan pada dua isu strategis, yakni kenaikan muka air laut serta Analisis Pengeluaran dan Pendapatan Publik (PERA). Kedua tema tersebut dinilai penting untuk membantu pemerintah daerah menghadapi ancaman perubahan iklim di tengah keterbatasan kapasitas keuangan daerah.
Anja menegaskan bahwa penyusunan dokumen kebijakan tidak boleh berhenti sebagai laporan tertulis. Menurutnya, setiap rekomendasi harus dapat diimplementasikan dan menjadi dasar bagi pengambil keputusan dalam merumuskan kebijakan publik.
“Penyusunan dokumen tidak berhenti pada tulisan, melainkan harus melahirkan saran yang benar-benar bisa diterapkan dan diambil alih oleh pengambil keputusan,” ujar Anja.
Selain memperkuat kualitas dokumen kebijakan, Program SKALA juga mendorong terbentuknya wadah permanen bagi para analis kebijakan di NTB. Forum tersebut diharapkan menjadi ruang berbagi pengalaman, memperluas kolaborasi, dan meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan.
Melalui penguatan kebijakan berbasis data, Pemerintah Provinsi NTB berupaya membangun sistem perencanaan yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim. Sinergi antara pemerintah, akademisi, dan mitra pembangunan diharapkan menghasilkan rekomendasi yang tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar menjadi landasan dalam melindungi kawasan pesisir, memperkuat ketahanan daerah, serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak kepada masyarakat.
