Padang | mikanews – Irman Gusman mengambil langkah konkret untuk mempercepat pencairan dana rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) pascabencana di Sumatera Barat.
Senator Irman Gusman menggelar rapat koordinasi bersama Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah guna membahas berbagai hambatan yang membuat realisasi anggaran berjalan lambat.
Rapat yang berlangsung di Suaso Resto, Padang, Selasa (21/7/2026), dihadiri jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pertemuan tersebut difokuskan untuk mengevaluasi pelaksanaan rehab rekon, mengidentifikasi kendala pencairan dana, sekaligus menyusun strategi percepatan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat.
Irman Gusman menegaskan bahwa lambatnya proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak boleh terus berlarut karena berdampak langsung terhadap masyarakat yang menunggu pemulihan pascabencana.
Menurutnya, penyelesaian persoalan harus dimulai dengan memetakan seluruh hambatan secara menyeluruh. Apabila kendala berasal dari regulasi maupun mekanisme di kementerian, maka solusi harus segera diperjuangkan agar proses penyaluran anggaran dapat berjalan lebih cepat.
“Yang terpenting sekarang adalah mengetahui secara utuh di mana letak persoalannya. Kalau hambatannya berada pada regulasi atau mekanisme di kementerian, maka itu harus segera kita atasi agar ada jalan keluarnya,” ujar Irman.
Dana Rehab Rekon Sumbar menjadi isu utama dalam rapat tersebut. Kepala Bappeda Sumatera Barat, Zefnihan, menjelaskan pemerintah pusat telah mengalokasikan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar sekitar Rp534,99 miliar untuk mendukung penanganan pascabencana.
Namun hingga pertengahan Juli 2026, realisasi pencairan tambahan dana tersebut baru mencapai sekitar Rp204 miliar atau sekitar 7,8 persen. Rendahnya penyerapan anggaran disebabkan masih adanya sejumlah ketentuan dan mekanisme yang harus dipenuhi pada tingkat kementerian.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengatakan pemerintah provinsi terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat agar hambatan tersebut dapat segera diselesaikan sehingga anggaran yang telah tersedia bisa dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan kembali daerah terdampak.
Dalam pertemuan itu, Mahyeldi juga menyerahkan surat kepada Irman Gusman sebagai bentuk dukungan agar Senator DPD RI tersebut membantu memperjuangkan percepatan realisasi dana TKD kepada pemerintah pusat.
Mahyeldi hadir didampingi Kepala Bappeda, Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Dinas BMCKTR, Kepala Dinas SDABK, Kepala Biro Umum, Kepala Biro Administrasi Pimpinan, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.
Menanggapi kondisi tersebut, Irman Gusman mengusulkan pembentukan task force yang bertugas menyusun kajian komprehensif mengenai seluruh persoalan yang menghambat pencairan dana rehabilitasi dan rekonstruksi.
Menurutnya, hasil kajian tersebut akan menjadi dasar dalam memperjuangkan relaksasi berbagai ketentuan kepada kementerian dan lembaga terkait sehingga proses penyaluran anggaran dapat dipercepat.
“Masyarakat Sumatera Barat tidak boleh terlalu lama menunggu proses rehabilitasi dan rekonstruksi,” tegas Irman.
Ia juga meminta kementerian dan lembaga terkait segera merealisasikan seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah masuk dalam Tahun Anggaran 2026.
“Perencanaannya sudah ada. Yang dibutuhkan sekarang adalah percepatan pelaksanaan agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” katanya.
Rapat koordinasi tersebut diharapkan menjadi langkah awal memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, DPD RI, dan pemerintah pusat sehingga pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat berlangsung lebih cepat dan tepat sasaran
