Kupang | mikanews — Realisasi APBD NTT 2026 telah mencapai lebih dari separuh target hingga 4 September 2026. Di tengah kinerja anggaran tersebut, penanganan dampak gempa Flores menjadi salah satu prioritas utama dalam perubahan APBD Nusa Tenggara Timur yang kini dibahas bersama DPRD.
Data realisasi disampaikan Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma dalam Rapat Paripurna DPRD NTT. Hingga 4 September 2026, Pendapatan Daerah NTT tercatat sebesar Rp3,07 triliun atau 55,30 persen dari target Rp5,55 triliun.
Realisasi Belanja Daerah mencapai Rp2,81 triliun atau 52,94 persen dari rencana belanja sebesar Rp5,31 triliun.
Angka tersebut menunjukkan pelaksanaan APBD 2026 telah berjalan di atas 50 persen. Pemerintah Provinsi NTT menyatakan masih berupaya meningkatkan kinerja anggaran dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
“Memperhatikan realisasi APBD sampai dengan 4 September 2026, pemerintah terus berupaya meningkatkan kinerja dengan mendayagunakan segala sumber daya yang ada agar sejalan dengan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat,” tegas Johni.
Pada sisi pembiayaan, Penerimaan Pembiayaan tercatat Rp362,01 miliar. Nilai tersebut jauh melampaui target awal Rp75 miliar atau mencapai 482,69 persen dari target.
Sementara itu, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun berkenaan ditetapkan nihil. Kebutuhan anggaran ditutup melalui pembiayaan netto dengan nominal yang sama.
Di tengah pembahasan perubahan APBD, persoalan dampak gempa Flores menjadi sorotan DPRD NTT.
Anggota DPRD NTT dari Daerah Pemilihan IV, Junaidin, meminta pemerintah mempertimbangkan perpanjangan status tanggap darurat yang dijadwalkan berakhir pada 12 September 2026.
Permintaan tersebut disampaikan karena kondisi masyarakat terdampak gempa dinilai masih membutuhkan perhatian serius.
Junaidin menyoroti kerusakan berat pada sejumlah permukiman warga. Ia juga mengingatkan ancaman terganggunya pendidikan anak-anak yang terdampak bencana.
“Yang tidak kalah penting adalah memastikan hak pendidikan anak-anak kita tetap terpenuhi meskipun di tengah situasi sulit pasca gempa,” ujar Junaidin.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Koordinasi tersebut diarahkan untuk mengamankan dukungan pendidikan, termasuk beasiswa dan pembebasan Uang Kuliah Tunggal bagi pelajar dan mahasiswa yang terdampak.
Persoalan lain yang disoroti adalah pendataan rumah warga yang mengalami kerusakan.
Junaidin meminta pendataan dilakukan kembali secara valid dan akurat. Data tersebut dinilai penting untuk memastikan bantuan stimulan pemulihan, terutama bagi rumah dengan kategori rusak berat, diberikan kepada penerima yang tepat.
Pendataan yang akurat juga diperlukan agar tidak ada keluarga terdampak yang terlewat dalam penyaluran bantuan.
Dalam Rapat Paripurna DPRD NTT, Wakil Gubernur Johni Asadoma menyerahkan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2026 kepada pimpinan rapat.
Pemerintah Provinsi NTT berharap pembahasan bersama DPRD berlangsung lancar hingga perubahan APBD memperoleh kekuatan hukum.
Perubahan anggaran tersebut diharapkan dapat mendukung percepatan pemulihan masyarakat yang terdampak gempa Flores.
Salah satu perhatian dalam perubahan anggaran adalah Bantuan Tidak Terduga yang meningkat lebih dari tujuh kali lipat. Kenaikan tersebut menegaskan besarnya perhatian anggaran terhadap kebutuhan penanganan bencana.
Namun, besarnya anggaran tidak otomatis menyelesaikan persoalan di lapangan.
Tantangan berikutnya adalah memastikan anggaran yang telah direncanakan dapat bergerak cepat menjadi program dan bantuan yang benar-benar diterima masyarakat.
Rumah warga yang rusak, kebutuhan dasar korban, serta keberlanjutan pendidikan anak-anak terdampak menjadi bagian yang perlu dipastikan. (SK)
